Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Deputi Luhut Juga Jadi Juru Bicara Presiden

Kompas.com - 02/04/2015, 14:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk tiga deputi yang berada di bawah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan sebagai juru bicara. Namun, semua juru bicara yang ditunjuk Jokowi itu hanya akan membahas masalah ekonomi.

"Presiden sudah memberikan dalam ratas (rapat terbatas), kalau Presiden berikan penjelasan, maka penjelasan teknis akan diberikan tiga orang, yaitu Yanuar, Purbaya, dan Darmo (Darmawan Prasojo). Soal makro-ekonomi apa yang ditangani Presiden, nanti Purbaya yang akan berikan penjelasan," kata Luhut seusai pelantikan deputi dan staf khusus di Sekretariat Negara, Kamis (2/4/2015).

Sementara itu, mengenai juru bicara di bidang politik dan hukum, Luhut tidak menjawabnya secara jelas. Dia hanya berseloroh singkat kepada wartawan. "Ini ekonomi dulu, kalau soal politik, nanti saya jelaskan," ucap mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu.

Luhut memastikan bahwa publik nantinya akan mendapat ifnormasi terkini soal program yang dijalankan pemerintah. Dia menjamin Kantor Staf Kepresidenan akan sangat terbuka kepada wartawan.

"Jadi, nanti tidak ada lagi yang bilang pemerintah enggak ngapa-ngapain. Presiden itu kerja keras dan itu harus diketahui," ucap Luhut.

Pagi ini, sebanyak empat deputi Staf Kepresidenan dilantik oleh Luhut di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis. Jumlah ini berkurang satu dari lima deputi yang diperkenalkan Luhut ke media massa beberapa waktu lalu. (Baca juga: Besok, Hanya Empat Deputi Luhut yang Akan Dilantik)

Seharusnya, ada lima deputi di bawah Luhut. Mereka adalah Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Darmawan Prasojo (ekonom), Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas Yanuar Nugroho (ekonom), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Purbaya Yudhi Sadewa (ekonom), Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo (mantan tim sukses Jokowi sejak dari Solo), dan Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Straregis diisi oleh Brigjen Andogo Wiradi. Andogo belum dilantik karena masih menunggu keputusan Presiden. (Baca: Kantor Staf Kepresidenan Diisi Bekas Timses Jokowi hingga Guru Ekonomi Hatta Rajasa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

8 Kloter Jemaah Haji Indonesia Siap Bergerak ke Makkah, Ambil Miqat di Bir Ali

8 Kloter Jemaah Haji Indonesia Siap Bergerak ke Makkah, Ambil Miqat di Bir Ali

Nasional
Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Nasional
MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

Nasional
Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Nasional
Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Nasional
Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com