Setara Nilai Hukuman Mati untuk Menutupi Kelemahan Penegakan Hukum Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute Hendardi menilai penolakan permohonan grasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah upaya untuk menutupi kelemahan dalam bidang penegakan hukum. Hendardi mengatakan, Jokowi berusaha menunjukkan ketegasannya pada saat terjadi permasalahan di antara dua institusi penegak hukum, yaitu KPK dan Polri.

"Kami tidak melihat eksekusi mati sebagai ketegasan pemerintah. Ini upaya Jokowi untuk menutupi kelemahan pemerintahan dalam penegakan hukum, khususnya masalah KPK-Polri," ujar Hendardi dalam konferensi pers di kantor Setara Institute, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Menurut Hendardi, dalam penolakan grasi, Jokowi malah menunjukkan ketidakwibawaan dengan melimpahkan segalanya pada putusan pengadilan, kemudian seolah-olah tegas dalam hukuman mati.

Hendardi juga menilai bahwa cara yang sama sedang dilakukan kejaksaan untuk menutupi kelemahannya. Ia mengatakan, hingga saat ini, belum ada prestasi luar biasa yang diperlihatkan kejaksaan dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, kesigapan aparat pemerintah untuk mengeksekusi para terpidana mati adalah bagian dari politik pencitraan tentang ketegasan seorang pemimpin. Menurut dia, hukuman mati dilakukan untuk menukar keraguan publik pada kemampuan Jokowi untuk memimpin pemerintahan.

"Semestinya hukuman mati yang jelas melanggar HAM bukan menjadi pilihan satu-satunya bagi Jokowi. Ini tidak sesuai dengan janjinya untuk menjamin hak asasi manusia," kata Hendardi.