Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PM Australia Dinilai Adu Domba Jokowi dengan Rakyat Indonesia

Kompas.com - 26/02/2015, 21:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumbar percakapannya dengan Presiden Jokowi di media massa sebagai wujud politik adu domba.

"PM Tony Abbott telah melakukan politik adu domba antara Presiden dan rakyat Indonesia," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengungkap percakapannya dengan Presiden RI Jokowi kepada media Australia. Percakapan itu terkait hubungan kedua negara di tengah wacana pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga Australia yang terjerat kasus narkoba di Tanah Air. (Baca: PM Australia Kembali Telepon Jokowi Terkait Terpidana Mati)

Dalam pernyataan di depan media Australia, Abbott mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi saat ini secara hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia, terkait hukuman mati itu. Meski demikian, dia juga mengatakan bahwa hal ini bukan berarti suatu harapan agar dua warganya tidak menjalani hukuman mati.

Hikmahanto menekankan, apabila langkah Abbott mengumbar percakapannya dengan Jokowi di media Australia dilakukan dengan desain kesengajaan, maka hal itu dapat menjadi tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh PM Tony Abbott untuk menyelamatkan nyawa dua warganya.

Dia menegaskan, Abbott seharusnya tidak mengumbar percakapannya dengan Jokowi terkait hukuman mati dua warga Australia karena hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di Indonesia.

Atas langkah Abbott itu, publik di Indonesia bisa saja marah kepada Presiden Jokowi karena seolah Presiden hendak mengubah keputusannya untuk melaksanakan hukuman mati.

"Padahal publik Indonesia telah mendukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati karena Indonesia sedang menghadapi darurat narkoba. Publik juga mendukung karena Pemerintah Australia dan Brasil dalam menjalankan kewajibannya melindungi warganya terkesan melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia," kata dia.

Hikmahanto memandang, pernyataan Abbott itu telah memosisikan Presiden Jokowi berhadap-hadapan dengan publik Indonesia bak mengadu domba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com