Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abdee Minta Jokowi Buktikan Janji Kampanye Dukung Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 18/02/2015, 11:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Koordinator Relawan Dua Jari, Abdee Negara, berharap Presiden Joko Widodo ingat akan janjinya terkait pemberantasan korupsi ketika kampanye Pemilu Presiden 2014 lalu. Janji yang masuk dalam Nawa Cita itu harus segera diwujudkan.

"Beberapa statement beliau kan jelas, mendukung upaya Nawa Cita-nya, dukung pemberantasan korupsi. Statement beliau kan gitu dan kita harap itu bukan cuma statement, melainkan juga tindakan nyata," kata Abdee seusai melakukan rapat Badan Ekonomi Kreatif dengan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Jakarta, Selasa (17/2/2015) malam.

Personel band Slank itu mengatakan, saat ini mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Presiden bertindak nyata untuk merealisasikan janjinya itu. Dia merasa isu pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri sudah bergulir terlalu lama sehingga harus segera diakhiri.

"Pak Presiden segera menentukan sikap dan kita berharap bahwa sudah akan ada pengganti calon baru kepala Polri," kata Abdee. (Baca: "Haruskah KPK Berakhir di Era Jokowi-JK?")

Dia mengetahui posisi Jokowi kini sulit dengan adanya desakan dari partai koalisi untuk segera melantik Budi. Namun, Abdee menegaskan, Jokowi tidak perlu khawatir karena rakyat mendukung penuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memutuskan konflik antara KPK dan Polri ini.

Kepolisian sudah menjerat dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Bambang dijerat terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dan Abraham dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen. (Baca: Syafii Maarif: KPK Sedang Menggali "Kuburan" Masa Depan)

Sebanyak 21 penyidik KPK kemungkinan juga terancam menjadi tersangka karena kepolisian menduga izin kepemilikan senjata api yang mereka miliki sudah kedaluwarsa. Salah satu penyidik yang terancam ditetapkan sebagai tersangka adalah Novel Baswedan.

Dengan kondisi ini, KPK tinggal memiliki dua pemimpin, yaitu Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja. Namun, beberapa waktu lalu, mereka juga telah dilaporkan kepada Badan Reserse Kriminal Polri. (Baca: "Jokowi Kok Kelihatan Santai-santai Saja, Terkesan Pembiaran")

Hingga saat ini, Jokowi belum mengambil keputusan soal dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi tidak memenuhi janjinya akan mengambil keputusan pada pekan lalu. Jokowi berkali-kali hanya menyebut keputusan akan disampaikan secepatnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Jokowi menyadari posisinya semakin sulit setelah Abraham ditetapkan sebagai tersangka. Presiden akan sangat berhati-hati mengambil keputusan terkait konflik yang terjadi antara KPK dan Polri. (Baca: Istana: Presiden Jokowi Sadar KPK Saat Ini Tengah Terancam)

"Presiden sangat sadar dan sebab itu berhati-hati mengambil keputusan terkait masalah tersebut," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com