Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Pilih Tes Kebohongan daripada Ungkap Bukti dan Saksi Tambahan

Kompas.com - 10/02/2015, 19:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto lebih memilih menjalani tes kebohongan untuk membuktikan ucapannya terkait manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Dia menolak untuk mengungkapkan bukti ataupun saksi tambahan yang mengetahui manuver politik tambahan, baik diungkap ke Komisi III DPR, KPK, maupun praperadilan Komjen Budi Gunawan

"Atas nama bangsa dan negara, saya siap melakukan tes kebohongan," kata Hasto seusai bersaksi di praperadilan Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2014).

Hasto mengaku, dia tidak bisa mengungkapkan saksi-saksi karena menjaga privasi mereka. Dia membantah hendak melindungi saksi karena mereka berstatus sebagai pejabat negara.

"Mereka itu sahabat-sahabat saya," ujarnya. (Baca: Hasto Tolak Ungkap Identitas Saksi dalam Pertemuan dengan Abraham)

Oleh karena itu, Hasto pun pasrah jika KPK enggan membentuk komite etik karena merasa bukti dan saksi yang diajukan Hasto masih kurang.

"Saya serahkan sepenuhnya ke KPK untuk komite etik. Tapi, lebih baik bagi bangsa dan negara KPK mau membuka diri," ucap Hasto.

Sebelumnya, Hasto sudah bertemu dengan pimpinan KPK untuk membicarakan manuver politik yang dilakukan Abraham. Menurut dia, Abraham melobi elite PDI-P agar bisa menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Abraham juga, kata Hasto, menuding Budi Gunawan sebagai biang kegagalannya menjadi cawapres. Namun, KPK menilai, masih belum cukup untuk membentuk komite etik jika Hasto hanya melaporkan manuver Abraham itu. (Baca: Bukti Hasto Dianggap Kurang untuk Langsung Bentuk Komite Etik KPK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com