Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie Ingatkan Jokowi Presiden Dipilih untuk Memihak 100 Persen Kepentingan Rakyat

Kompas.com - 29/01/2015, 18:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie memberikan sejumlah saran kepada Presiden Joko Widodo yang kini tengah dihadapkan pada posisi sulit terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Habibie mengingatkan bahwa Jokowi telah dipilih oleh lebih dari setengah rakyat Indonesia. Dia juga menyinggung tak ada partai politik yang dominan di Indonesia.

"Sekarang tidak ada satu pun partai di bumi Indonesia yang memiliki suara lebih dari 20 persen suara. Tapi presiden Indonesia sekurang-kurangnya mendapat dukungan minimal 51 persen. Dia dipilih untuk memihak 100 persen kepentingan rakyat," kata Habibie dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (29/1/2015).

Habibie mengingatkan presiden pada zaman Orde Baru sangat berbeda dengan zaman reformasi saat ini. Habibie mengatakan, pada zaman Orde Baru kekuasaan ada di tangan parlemen. Presiden, sebutnya, hanya sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, sejak Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono, presiden langsung dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, Habibie menilai presiden hanya berpihak pada rakyat dan tidak berpihak pada golongan apa pun juga.

"Jangan lupa keputusan presiden dipilih langsung rakyat, itu produk hukum juga, sama. Akarnya juga undang-undang," kata dia.

Saat Habibie memberikan pemaparan panjang lebar ke wartawan, Jokowi pun terlihat lepas dan banyak tersenyum ke arah teknokrat lulusan Jerman itu.

Habibie dengan gaya santainya pun menyebutkan pertemuannya dengan Jokowi ini adalah bagian dari kedekatan hubungan khas orang Indonesia.

"Kalau ada Pakde mau datang, mau tanya kabar. Itu wajar saja. Saya yakin saya bicara ini anda tentu tahu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com