Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Penangkapan Bambang, Komnas HAM Akan Panggil Wakapolri dan Kabareskrim

Kompas.com - 27/01/2015, 14:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjanji akan bekerja cepat dalam menyelidiki masalah penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Tim ini akan segera memanggil Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti dan Kepala Bareskrim Polri Irjen (Pol) Budi Waseso.

"Wakapolri akan kita panggil besok, kemudian akan ada pemanggilan kepada Kabareskrim BW (Budi Waseso)," kata Ketua Tim Penyelidikan Nur Kholis seusai meminta keterangan dari Bambang, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1/2015) siang.

Kabareskrim dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penangkapan Bambang yang mengundang reaksi keras publik itu. Wakapolri sebagai pemegang tertinggi di Polri saat ini juga secara tidak langsung dianggap bertanggung jawab.

Nur Kholis tidak mau berspekulasi apakah kedua pejabat tinggi Polri itu akan hadir saat pemanggilan nanti. Tugas Komnas HAM hanya melakukan pemanggilan dan tidak bisa memanggil secara paksa.

Namun, dia mengingatkan, setiap polisi yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM akan berefek pada karier polisi tersebut. (Baca: Komnas HAM: Kasus Bambang Mengada-ada, Prosesnya Sangat Cepat)

"Ingat enggak calon kepala Polri yang enggak datang ke Komnas HAM saat dipanggil jadinya seperti apa?" ujar Nur Kholis.

Penangkapan Bambang oleh Bareskrim Polri dikritik berbagai pihak. Polisi dinilai tidak perlu melakukan penangkapan atau cukup melakukan pemanggilan. Terlebih lagi, dalam penangkapan tersebut, polisi sampai memborgol tangan Bambang. (Baca: KPK Anggap Penangkapan Bambang Widjojanto Sewenang-wenang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com