Bintang Terang Mantan Ajudan di Istana

Sutanto adalah ajudan Presiden Soeharto periode 1995-1998, sedangkan Sutarman adalah ajudan Presiden Abdurrahman Wahid (2000-2001).

Kehormatan untuk menjadi ajudan presiden di lingkungan Polri cenderung berbanding lurus dengan kecermelangan karier. Sutanto, misalnya. Setelah menjabat sebagai ajudan presiden, dia melanjutkan kariernya dengan menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur (2000-2002), Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Februari 2005-Juli 2005), dan pada Juli 2005 menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Yudhoyono.

Sementara Sutarman, seusai jadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid, pernah memimpin Polda Metro Jaya (2010) dan Polda Jawa Barat (2010-2011).

Kecenderungan mulusnya karier para mantan ajudan presiden ini sudah dimulai sejak zaman Orde Baru. Pada dekade 1990-an, Presiden Soeharto merintis tradisi tersebut. Mantan ajudan presiden yang pertama kali diangkat menjadi Kapolri adalah Jenderal (Purn) Kunarto. Kunarto memimpin Polri pada 1991-1993. Sebelum menjadi Kapolri ke-11, dia merupakan ajudan Presiden Soeharto selama tujuh tahun, 1979-1986. Setelah menjadi ajudan presiden, dia menjabat Wakapolda Metro Jaya (1986-1987) dan Kapolda Sumatera Utara (1987-1989).

Selain Kunarto, Jenderal (Purn) Dibyo Widodo juga merupakan Kapolri yang sebelumnya menjadi mantan ajudan Presiden Soeharto. Dibyo menjadi ajudan presiden pada 1986-1992. Sebelum menjadi Kapolri ke-13, Dibyo menjabat Kapolda Metro Jaya.

Saat ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tengah menganalisis lima perwira tinggi Polri untuk menggantikan Sutarman yang akan pensiun pada Oktober 2015. Kelima perwira bintang tiga (komisaris jenderal/komjen) itu adalah Kepala Badan Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayu Seno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Priyatno, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius.

Dari lima calon itu, dua orang, yaitu Budi Gunawan dan Putut Eko Bayu Seno, pernah menjadi ajudan presiden. Budi merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sementara Putut adalah ajudan Presiden Yudhoyono pada periode pertama pemerintahannya (2004-2009).

Budi dan Putut pernah mengikuti seleksi calon Kapolri pada 2013 untuk menggantikan posisi Jenderal (Purn) Timur Pradopo. Namun, Budi (lulusan Akademi Kepolisian/Akpol 1983) dan Putut (lulusan Akpol 1984) harus merelakan posisi Kapolri ke-20 kepada Sutarman, lulusan Akpol 1981 yang juga mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.

Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012). Sementara Putut pernah menjadi Kapolda Jawa Barat (2011) dan Kapolda Metro Jaya (2012).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Agus Rianto menyatakan, pengalaman mantan ajudan presiden tidak otomatis memudahkan para perwira tinggi itu menjabat posisi tertinggi di Polri.

”Anggapan itu (kemudahan mantan ajudan jadi Kapolri) tidak benar,” kata Agus. Dia menambahkan, pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

Komisioner Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, mengatakan, posisi Kapolri merupakan jabatan politik. Jadi, tidak aneh jika pemilihan Kapolri tak lepas dari kepentingan politik atau kedekatan dengan kepala negara.

Sebagai contoh, Sutanto dan Yudhoyono yang saat itu memilihnya menjadi Kapolri merupakan rekan satu angkatan. Yudhoyono lulusan Akademi Militer tahun 1973, sedangkan Sutanto lulusan Akpol 1973.

”Secara langsung ataupun tak langsung, para mantan ajudan juga punya kelebihan politis. Itu yang biasanya melancarkan perwira tinggi mencapai puncak jabatan di Polri,” tambah Edi.

Namun, Kompolnas tegas menolak bahwa mantan ajudan otomatis jadi prioritas utama untuk menduduki posisi Kapolri. Menurut Edi, pihaknya akan tegas menyeleksi riwayat hidup para calon. Rekam jejak semua calon akan dipaparkan Kompolnas dalam laporan yang akan diserahkan kepada presiden.

”Status pernah jadi ajudan presiden tak boleh menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan Kapolri. Prestasi dan rekam jejak harus menjadi penilaian utama presiden dalam memilih Kapolri baru,” ujarnya. (M IKHSAN MAHAR)