Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Insinyur Pertanian Jangan Ada di Kantor

Kompas.com - 26/12/2014, 10:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SUBANG, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo kembali menekankan target pemerintah melakukan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Jokowi pun memberikan sejumlah instruksi agar target itu tercapai di hadapan kepala daerah dan kelompok tani di Balai Besar Penelitian Tanam Padi, Desa Sukamandi, Subang.
 
"Saya titip agar insinyur pertanian kita jangan ada di kantor! Harus di lapangan dan memberikan bimbingan ke kelompok tani, kesulitan dan kekurangannya apa. Semua harus kembali ke sawah ke kebun," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya ke Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12/2014).
 
Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana itu melihat insinyur pertanian saat ini justru lebih banyak ditempatkan di administrasi. Padahal, petani membutuhkan bimbingan ilmu bagaimana meningkatkan hasil taninya.
 
Jokowi menyebutkan potensi bibit padi Inpari yang dibuat oleh Balai Besar bisa menghasilkan 8 juta ton. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah mengecek ke sejumlah petani di lapangan dan tak pernah ada yang bisa mencapai angka maksimal itu.
 
"Paling-paling hanya 4,5-5 juta ton. Di dalam balai desa dilakukan secara cermat, teliti dan tau betul apa yang dilakukan, tapi di lapangan tidak pernah diberikan bimbingan," keluh Jokowi.
 
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono untuk menyetop protek perluasan kantor di Jakarta. 

"Kalau kebanyakan insinyur kita di kantor, padahal kebutuhan kita di lapangan banyan untuk mengecek kualitas jalan, kualitas irigasi dan bendungan. Semua harus di lapangan agar kita tidak kalah berkompetisi," ujar Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com