Bambang Soesatyo Sebut Pemerintah Intervensi Golkar Terlalu Dalam

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyesalkan sikap pemerintah yang dianggapnya terlalu ikut campur dalam urusan internal Golkar. Ia beranggapan, jika ini terus dibiarkan, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah ke depan.

"Pernyataan Menko Polhukam yang meminta Polri tidak memberikan izin pada Munas Golkar di Bali semakin mengonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga Partai Golkar," kata Bambang dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (25/11/2014).

Munas IX Partai Golkar sedianya dilangsungkan di Bali pada Minggu (30/11/2014). Namun, Munas yang sedianya sebagai ajang pertarungan kandidat calon ketua umum Golkar yang baru itu tercoreng akibat aksi kekerasan yang terjadi di "Rumah Beringin", kemarin. Dua kelompok massa yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar adu jotos di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Adu jotos yang berpangkal pada rebutan kursi pimpinan partai itu berujung pada keluarnya pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno. Ia meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November.

"Larangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini. Kader Partai Golkar dan semua elemen masyarakat tentu takkan tinggal diam terhadap tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang itu," kata Bambang.

Tedjo memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX di Bali. Pelaksanaan Munas dianggap bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi kekacauan, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.

"Kami khawatir akan ada travel warning. Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu juga meminta agar Golkar tetap menyelenggarakan munas di Jakarta pada pertengahan Januari 2015.