Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Sebut Ada "Deal" Tidak Memanggil SBY Terkait Kasus Century

Kompas.com - 12/11/2014, 16:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Tim Sembilan kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, menyebut adanya kesepakatan untuk tidak memanggil Susilo Bambang Yudhoyono dalam proses penuntasan skandal Century. Menurut Bambang, kesepakatan itu diambil saat SBY masih menjadi Presiden RI dan sebagai imbal balik agar koalisi partai penguasa saat itu, yakni Sekretariat Gabungan, mendukung hak angket Century.

"Dari awal ada kesepakatan, asal jangan panggil SBY, dengan begitu (hak angket) disetujui Setgab," kata Bambang dalam peluncuran buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, ada tarik-menarik yang sangat kuat sebelum Demokrat memberikan dukungannya pada hak angket Century. Namun, tarik-menarik itu selesai setelah semua pihak sepakat, termasuk semua anggota Tim Sembilan, sebagai inisiator hak angket Century, untuk tidak memanggil SBY walau hanya untuk hadir memberikan keterangan.

Bambang mengatakan, sanksi tegas diberlakukan oleh semua fraksi kepada anggotanya yang melanggar kesepakatan tersebut. Salah satunya Desmond J Mahesa dicopot sebagai anggota Pansus Century oleh Fraksi Gerindra lantaran menyuarakan pemanggilan SBY ke rapat Pansus Century.

Bambang melanjutkan, komitmen untuk tidak memanggil SBY dipenuhi oleh semua anggota Pansus DPR untuk Kasus Bank Century. "Prestasi" tertinggi adalah saat Pansus Century meminta Wakil Presiden Boediono hadir untuk memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan Pansus Century.

"Pertimbangannya (tidak memanggil SBY) untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Kami sangat memahami," ujarnya.

Saat menggulirkan hak angket Century, kata Bambang, semua anggota Tim Sembilan mendapat tekanan luar biasa dari masing-masing partainya. Akhirnya, jalan tengah didapat karena dukungan publik pada hak angket untuk membentuk Pansus Century.

"Kita berpikir bagaimana cara meyakinkan bos-bos kita (ketum partai). Akhirnya, kita tahu, parpol ini takut dijauhi publik, dijauhi pemilih, kita minta dukungan tokoh, akhirnya menjadi snow ball dan dukungan publik tidak bisa dibendung," ucap Bambang.

Ketika dikonfirmasi, anggota tim pengawas kasus Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qasasih, membantah tuduhan Bambang tersebut. Bagi Achsanul, pernyataan Bambang tak memiliki dasar dan hanya mengada-ada.

"Bambang itu selalu mengada-ada. Kenapa dia baru ngomong sekarang? Jangan-jangan kesepakatan dia sendiri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com