Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Kunjungi Amien Rais, Komnas HAM Temui Kapolda DIY

Kompas.com - 09/11/2014, 17:00 WIB
Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Penulis


YOGYAKARTA,KOMPAS.com — Seusai mengunjungi rumah Amien Rais di daerah Condongcatur, Depok, Sleman, Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Minggu (9/11/2014) siang, bertemu dengan Kapolda DIY Brigjen (Pol) Oerip Subagyo.

"Komnas HAM setelah bertemu Pak Amien, lalu pagi tadi ke TKP. Siang ini ketemu Pak Kapolda, ada dua yang kita sampaikan," ujar Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Manager Nasution, Minggu (9/11/2014).

Nasution menuturkan, ada dua hal yang disampaikan Komnas HAM ke Kapolda DIY. Pertama adalah soal perkembangan adanya laporan masyarakat tentang ruwatan di rumah Amien Rais beberapa waktu lalu. "Beliau (Kapolda DIY) menjelaskan, proses masih berjalan dan akan disampaikan ke masyarakat saat sudah selesai," ucapnya. Kedua, berkaitan dengan adanya penembakan terhadap mobil di rumah Amien Rais pada Kamis (6/11/2014) dini hari lalu.

Kepada Komnas HAM, Kapolda DIY Brigjen (Pol) Oerip Subagyo menjelaskan, ada dua hal yang saat ini sedang dikembangkan. Pertama, Polda DIY melakukan pendalaman di TKP dengan menggali keterangan dari saksi-saksi. Kedua, pendalaman secara keilmuan, yakni uji laboratorium forensik (labfor) temuan selongsong dan serpihan proyektil.

"Hasilnya belum keluar. Tapi kami sudah sepakat akan koordinasi dengan Polda DIY setelah hasilnya keluar," tegasnya.

Ia menjelaskan, Komnas HAM turun untuk melakukan investigasi karena aksi penembakan d rumah Amien Rais tampak ada maksud untuk menebar ketakutan di masyarakat. Pada dasarnya, negara dibuat untuk menjamin keamanan warganya. Komnas HAM hadir untuk mendorong negara dapat menjamin keamanan warganya.

"Rumah mantan Ketua MPR ditembak, lalu bagaimana masyarakat umum. Kami mendorong tentang jaminan rasa aman itu dijamin oleh negara," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com