Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Kepala Saya "Deadlock", Tak Bisa Bicara Lagi...

Kompas.com - 05/11/2014, 19:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan persoalan di kementeriannya kepada para anggota DPD RI. Hal ini membuatnya pusing.

"Hari ini kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagi. Saya surprise atas kondisi yang ada," ujar Susi saat rapat kerja dengan DPD RI, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).

Susi mengatakan, dalam rapat bersama Polri dan TNI, beberapa waktu lalu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit soal pertahanan maritim Indonesia yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. TNI Angkatan Laut memiliki sebanyak 70 unit kapal patroli. Namun, hanya sebanyak 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Akan tetapi, setiap hari hanya tiga unit yang dioperasikan. 

Kondisi yang sama dihadapi Polri. Dari 490 unit kapal patroli, hanya separuh yang bisa beroperasi, dengan waktu hanya dua jam. Parahnya lagi, kata Susi, kapal-kapal yang beroperasi hanya bisa dijalankan 10 hari dalam satu bulan.

"Saya tanya lagi, kalau begitu, kenapa kita mau beli kapal kalau tidak ada yang dijalankan? Kecuali semua equipment dipakai maksimal, baru kita tambah," lanjut dia.

Rapat kerja Susi dan para pejabat eselon I dan II dengan DPD RI berlangsung sejak pukul 17.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.45 WIB. Rapat ini membahas sejumlah persoalan kemaritiman di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo serius menyelesaikan persoalan illegal fishing di Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com