PDI-P Minta Pimpinan DPR Buka Ruang untuk Musyawarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyayangkan kebuntuan politik yang terjadi di parlemen. Ia menyatakan, Fraksi PDI-P di DPR siap kembali berdialog untuk penyelesaian masalah penetapan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan secara musyawarah.

"Pemilu sudah selesai dan Presiden sudah dilantik, kini saatnya kita bergotong-royong, bermusyawarah sebagai jalan terbaik," jata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/11/2014) malam.

Hasto menyatakan, pimpinan dan anggota DPR seharusnya mewujudkan sumpah dan janji saat pelantikan untuk memegang teguh dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan begitu, maka kebuntuan akan segera cair dan DPR dapat segera bekerja secara efektif.

Eks Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla itu menyebutkan, PDI-P tidak dapat menutup kekecewaan karena menilai pimpinan DPR tak akomodatif menyerap aspirasi fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat. Kekecewaan makin bertambah karena tradisi membagi kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan secara proporsional tak lagi diterapkan di parlemen.

"Saatnya pimpinan dan anggota DPR memegang teguh janji jabatan dan menampilkan tradisi demokrasi yang matang, berkeadaban dan tidak menang-menangan. Itulah yang menjadi harapan rakyat," ujar Hasto.

Keretakan hubungan di DPR semakin runcing setelah anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat kecewa terhadap sikap fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yang dianggap ingin menguasai perlemen. Setelah tidak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR, MPR, dan komisi di DPR, Koalisi Indonesia Hebat melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini. Tak hanya itu, KIH juga menunjuk pimpinan DPR melalui sidang paripurna tandingan.