Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KMP Tak Beri Jatah Kursi Pimpinan Komisi untuk F-PPP

Kompas.com - 23/10/2014, 16:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa pihaknya telah membagi alokasi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD) lain untuk fraksi yang tergabung dalam KMP. Namun, dalam pembagian tersebut, Fraksi PPP kemungkinan tidak mendapat jatah kursi pimpinan.

“Bisa saja tidak ada lagi (jatah pimpinan komisi untuk F-PPP),” kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Kamis (23/10/2014).

Tantowi menjelaskan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra masing-masing mendapat empat kursi pimpinan, terdiri dari tiga komisi dan satu badan. Sementara tiga fraksi lainnya masing-masing mendapat jatah pimpinan di dua komisi dan satu badan.

Tantowi memastikan bahwa Fraksi Demokrat akan ikut dalam gerbong KMP saat pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan.

“Demokrat kan sudah menjadi bagian kita,” katanya.

Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya menyatakan bahwa partai berlambang Kabah itu akan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kini, Fraksi PPP bersama empat fraksi lain dalam Koalisi Indonesia Hebat belum mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di komisi dan alat kelengkapan Dewan. Mereka ingin agar pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan dipilih secara musyawarah mufakat. (Baca: DPR Terbelah Dua, Pemilihan Pimpinan Komisi "Deadlock")

Namun, Suryadharma Ali masih merasa sebagai ketua umum. Pihaknya juga akan menggelar Muktamar di Jakarta. (Baca: Suryadharma Sebut Muktamar VIII PPP di Surabaya Tidak Sah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com