Pengadilan Banding Kuatkan Vonis Adik Atut

Staf hubungan masyarakat PT DKI Jakarta, M Hatta mengatakan, putusan banding ini menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Wawan.

"Menguatkan putusan tingkat pertama yaitu 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 150 juta subsider 3 bulan pidana kurungan," ujar Hatta melalui pesan singkat, Selasa (21/10/2014).

Wawan terjerat perkara suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga menyeret mantan Ketua MK Akil Mochtar.

PT DKI, kata Hatat, menggelar sidang putusan pada 30 September 2014. Sidang tersebut diketuai oleh Hakim Syamsul Bahri Bapatua.

Saat dikonfirmasi, penasihat hukum Wawan, Pia Akbar Nasution membenarkan putusan tersebut. Ia mengatakan, Wawan mengajukan banding tidak lama setelah vonis Pengadilan Tipikor dijatuhkan.

Namun, kata Pia, Wawan belum memutuskan bakal mengajukan kasasi atau tidak ke Mahkamah Agung. Batas waktu untuk pengajuan kasasi ini adalah 29 Oktober 2014. "Mas Wawan masih ingin diskusi dengan keluarga dulu," ujar Pia.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Wawan terbukti menyuap Ketua MK saat itu, Akil Mochtar.

Wawan dinyatakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut hakim, Wawan terbukti menyuap Akil sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan sengketa Pilkada Lebak. Uang itu diberikan untuk memengaruhi keputusan sengketa Pilkada Lebak yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Amir Hamzah-Kasmin.

Hakim juga menyatakan Wawan terbukti memberikan hadiah atau janji Rp 7,5 miliar kepada Akil terkait sengketa Pilkada Banten yang dimenangkan pasangan Atut-Rano Karno. Uang itu diberikan melalui rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat.