Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Buat Apa Pesta Rakyat? Jangan Bikin Hurt Feeling..."

Kompas.com - 17/10/2014, 16:47 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan pesta rakyat bertajuk "Syukuran Rakyat" mengundang tanya. Kegiatan yang disebut sebagai penyambutan untuk presiden baru itu dinilai rawan menyebabkan sakit hati.

"Buat apa pesta rakyat? Sudah menang kok, jangan bikin hurt feeling," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, usai acara Silaturahim Tokoh Kebangsaan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2014).

Fadel menyebut kegiatan tersebut sangat berlebihan. Bila acara itu tetap berjalan, menurut dia presiden terpilih Joko Widodo tidak memedulikan sekitar 67 juta pemilih yang memberikan dukungan bagi pasangan calon lain di Pemilu Presiden 2014.

Menurut Fadel, acara itu juga sama sekali tak mencerminkan sikap sederhana, seperti yang selalu ditampilkan Jokowi. Terlebih lagi, dua provinsi yang bersebelahan dengan DKI Jakarta, kemenangan bukan untuk pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Jangan menimbulkan kontroversi. Di Banten dia kalah, di Jawa Barat juga dia kalah. Jadi tidak semua memberikan dukungan," kata Fadel.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi dan JK rencananya akan mengikuti arak-arakan dengan menggunakan kereta kencana seusai mereka dilantik di gedung Parlemen. Adapun rute yang akan dilalui adalah sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, dan Medan Merdeka Barat, tepatnya dari Bundaran Semanggi menuju Istana Negara.

Setelah itu, relawan Jokowi-JK rencananya akan menggelar acara perayaan untuk menyambut Jokowi sebagai presiden. Acara yang berlangsung di Monas tersebut juga akan diisi oleh beberapa musisi tanah air, salah satunya adalah Slank.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com