Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen: Arah Koalisi PPP Ditentukan Kiai Maimun

Kompas.com - 11/10/2014, 14:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan, arah koalisi partainya ditentukan oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair.

"Jalan terbaik bagi kami adalah menunggu kehadiran KH Maimun dari kepulangan beliau menunaikan ibadah haji di Arab Saudi," ujar Syaifullah dalam diskusi bertajuk "Bukan Parlemen Biasa" di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014).

"Beliau kembali ke Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang. Kami akan bertanya kepada beliau. Itu posisi PPP saat ini," lanjut dia.

Dia tidak menyangkal bahwa PPP kini terbagi menjadi dua, yakni kubu Suryadharma Ali (SDA) dan kubu Romahurmuziy. Masing-masing kubu akan menggelar muktamar. Kubu SDA yang cenderung ke Koalisi Merah Putih akan menggelar muktamar pada 23 Oktober.

Adapun kubu Romahurmuziy yang cenderung bergabung ke Jokowi-JK akan melaksanakan muktamar di Surabaya pada 17 Oktober 2014. "Terlepas dari kedua muktamar itu berhasil atau tidak, yang jelas, Suryadharma Ali sudah mesti lengser karena sudah dua kali menjadi ketua partai," lanjut dia.

Seperti diketahui, PPP telah bergabung ke KMP. Namun, saat pemilihan pimpinan MPR RI, PPP bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) setelah kader mereka tidak masuk dalam paket pimpinan yang disodorkan KMP. Belum dipastikan apakah posisi PPP akan tetap di KIH, meski pemilihan MPR RI telah berlalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com