Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Prabowo Bilang Pernyataan Kubunya Kerap Dipelintir

Kompas.com - 10/10/2014, 21:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyayangkan pemberitaan media massa yang kerap memelintir pernyataan dari kubu Koalisi Merah Putih. Ia memastikan tidak ada rencana yang dirancang oleh Koalisi Merah Putih di parlemen untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan oleh Setya saat menggelar konferensi pers bersama presiden terpilih Joko Widodo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014) malam. Setya mengatakan, pimpinan partai anggota Koalisi Merah Putih telah meyakinkan tidak ada rencana untuk menghambat atau menjatuhkan Jokowi.

"Beberapa waktu lalu, kita ada kumpul-kumpul, ya. Ada Pak Aburizal, Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa. Mereka menyampaikan mereka ini bersama-sama mendukung pemerintah yang baik, jika memang baik," ujar Setya.

Dalam pertemuan itu, Setya sempat bertanya kepada Prabowo soal pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang menyebutkan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi karena meninggalkan DKI Jakarta dan maju sebagai calon presiden.

"Dia (Prabowo) bilang, 'Itulah, pernyataan kita itu sering dipelintir. Mas (Setya) kan dengar sendiri kalau Pak Hashim itu selalu bilang ingin pemerintah yang kuat,'" ujar Setya menceritakan perbincangannya dengan Prabowo.

Menurut Setya, Prabowo memintanya untuk menyebarkan berita klarifikasi pernyataan Hashim kepada wartawan. Hashim pun telah membantah adanya rencana untuk menjegal laju pemerintahan Jokowi. Ia menilai pernyataannya di media asing telah dipelintir oleh sejumlah media nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa ada harga yang harus dibayar presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Dalam artikel yang ditayangkan situs web The Wall Street Journal, Hashim menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal". "Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya).

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Hashim, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com