Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Persiapan Busyro Hadapi Tes Wawancara Calon Pimpinan KPK?

Kompas.com - 08/10/2014, 14:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengaku pasrah untuk menjalani tes wawancara yang digelar Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Kamis (9/10/2014) besok. Busyro menjadi salah satu calon pimpinan KPK setelah memutuskan untuk kembali mencalonkan diri.

"Saya jalani saja dengan pasrah semeleh (sumeleh atau berserah diri), apa pun putusannya kelak, yang terpenting bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat," kata Busyro melalui pesan singkat, Rabu (8/10/2014), saat ditanya mengenai kesiapannya menghadapi tes wawancara besok.

Sebelumnya Busyro berjanji akan membenahi struktur, budaya, dan sumber daya manusia manusia jika terpilih kembali sebagai wakil ketua KPK. Saat ini, Busyro lebih banyak mengurusi masalah pencegahan tindak pidana korupsi. Dia membantah anggapan sebagian masyarakat yang menilai pencegahan yang dilakukan KPK tidak menonjol.

Menurut Busyro, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, terutama di sektor minyak dan gas berhasil menekan hilangnya potensi pemasukan negara Rp 200 triliun per bulan.

"Sektor migas tahun 2005-2013 itu loss (hilang) di sektor yang bisa diselamatkan bersama-sama, itu 200 triliun/bulan. Pada tahun 2013, di sektor Migas kita turun 12 provinsi, bupati, dan walikota kita panggil maka sudah ada 400 IUP (izin usaha pertambangan) bermasalah yang dicabut di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Kemudian, setelah kami turuni pencegahan ini ya maka sektor pencegahan dari sektor ini naik menjadi Rp 7 triliun di tahun 2013," papar Busyro.

Pada 9 Oktober besok, Pansel KPK menggelar tes wawancara. Proses seleksi ini akan diikuti enam calon pimpinan KPK, yakni Jamin Ginting (Swasta), Busyro Muqoddas (Swasta), I wayan Sudirta (Advokat), Ahmad Taufik (Swasta), Robby Arya Brata (Advokat), dan Subagio (PNS/Pensiunan). Selanjutnya, Pansel akan memilih dua nama untuk diajukan ke Presiden pada 13 Oktober 2014. Dua nama tersebut kemudian akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com