"Harusnya KPK dan Jaksa Agung Memperjelas Status Hukum Setya Novanto"

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI terus menuai kritik. Kini, kumpulan pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyayangkan terpilihnya Setya sebagai pemimpin DPR 2014-2019.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan, Setya memiliki rekam jejak buruk lantaran terseret dalam sejumlah kasus korupsi.

"Harusnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Jaksa Agung memperjelas status hukum Setya Novanto atas dugaan keterlibatan dia dalam kasus-kasus korupsi," ujar Petrus melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/10/2014).

Petrus mengatakan, sikap aparat penegakan hukum untuk memperjelas status Setya sangat ditunggu publik. Pasalnya, DPR merupakan lembaga kontrol pemerintah sehingga pemimpinnya harus steril dari kasus dugaan korupsi. (Baca: Setya Novanto, Calon Ketua DPR yang "Akrab" dengan KPK)

Menurut catatan TPDI, Setya tersangkut sejumlah kasus korupsi yang diproses di KPK, di antaranya, kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau, kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri, lalu kasus cessie Bank Bali. (Baca: ICW Beberkan Sejumlah Kasus Ketua DPR Setya Novanto)

Tanggal 26 Februari 2014 lalu, lanjut Petrus, TPDI telah menyurati KPK agar melakukan supervisi terhadap kasus cessie Bank Bali.

"Saya mengingatkan saja, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Tidak ada orang di negara ini yang kebal hukum, termasuk Setya Novanto," ujar dia.

Setya terpilih bersama empat orang wakilnya, yaitu Fadli Zon dari Fraksi Gerindra, Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat, Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional.