Setya Novanto, Calon Ketua DPR yang "Akrab" dengan KPK

Kompas.com - 01/10/2014, 18:32 WIB
Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014). Setya diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait kasus dugaan suap di lingkungan MK. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS/HERUDIN Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014). Setya diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait kasus dugaan suap di lingkungan MK. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Setelah pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014), DPR langsung disibukkan proses pemilihan pimpinan DPR yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua.

Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai calon ketua DPR oleh Partai Golkar. Sebelum penetapan itu, Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sepakat bahwa kursi ketua DPR milik Golkar. (Baca: Aburizal Putuskan Setya Novanto Calon Ketua DPR)

Siapa Setya Novanto? Ia merupakan salah satu anggota DPR periode 2009-2014 yang "akrab" dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia bolak-balik ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan sejumlah kasus korupsi.

Meskipun kerap diperiksa KPK, Setya kembali lolos ke Senayan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II.

Kasus PON Riau

Menurut catatan Kompas.com, Setya beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.

KPK juga pernah menggeledah ruangan Setya di lantai 12, Nusantara I DPR, terkait penyidikan kasus yang sama. (Baca: KPK Sita 4 Kardus Barbuk dari Ruang Setya Novanto)

Dugaan keterlibatan Setya dan anggota DPR Kahar Muzakir dalam kasus PON Riau terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau.

Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. (Baca: KPK Kembali Periksa Setya Novanto)

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Nasional
KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Nasional
Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Nasional
Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Nasional
Menpan RB: SKB CPNS 2019 Digelar September-Oktober 2020

Menpan RB: SKB CPNS 2019 Digelar September-Oktober 2020

Nasional
Pertemuan Cak Imin-AHY Hasilkan Koalisi Pilkada di 30 Daerah

Pertemuan Cak Imin-AHY Hasilkan Koalisi Pilkada di 30 Daerah

Nasional
Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Generasi Muda Harus Didorong agar Mau ke Masjid

Jusuf Kalla Sebut Generasi Muda Harus Didorong agar Mau ke Masjid

Nasional
UPDATE 8 Juli: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi, Tertinggi di Jatim

UPDATE 8 Juli: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi, Tertinggi di Jatim

Nasional
Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS, tapi Isolasi Mandiri

Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS, tapi Isolasi Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X