ICW Beberkan Sejumlah Kasus Ketua DPR Setya Novanto

Kompas.com - 02/10/2014, 17:46 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan penolakannya terkait dipilihnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk periode 2014-2019. ICW mempersoalkan integritas Setya karena politisi Partai Golkar tersebut diduga terlibat kasus korupsi sejak tahun 1999.

"Kami menduga, jangan-jangan dia (Setya), statusnya (sebenarnya) tersangka korupsi," ujar anggota badan pekerja ICW, Emerson Yuntho, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2014).

Dari data yang diperoleh ICW, Setya diduga pernah menjadi tersangka dalam skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Pada tahun 2010, Setya juga diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton.

Selain itu, mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin, yang menjadi tersangka dalam kasus proyek pembuatan E-KTP, menyebutkan keterlibatan Setya dalam kasus itu. Tak hanya itu, nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.


Menurut Emerson, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari kejaksaan soal status hukum Setya, termasuk apakah kasus yang menjeratnya pada tahun 1999 tersebut tidak dilanjutkan lagi.

Sementara itu, Koordinator ICW Abdulah Dahlan mengatakan, pemilihan ketua DPR kali ini seharusnya menjadi momentum perubahan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang pada pemerintahan sebelumnya melibatkan banyak anggota Dewan.

"Harusnya, masa sekarang ini digunakan untuk membangun citra dan trust parlemen, perlu mengubah atau menurunkan aktor-aktor penting untuk menjawab problem korupsi," ujar Abdulah.

Dengan dipilihnya Setya sebagai ketua DPR, menurut Abdulah, hal itu justru membuat komitmen DPR dalam memberantas korupsi dipertanyakan.

"Bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi kalau nama pimpinannya saja disebut-sebut dalam kasus korupsi," kata Abdulah. Dalam waktu dekat, ICW menurut rencana akan segera mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan status pimpinan DPR yang diduga terkait kasus korupsi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Wapres Ma'ruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Nasional
Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat!

Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat!

Nasional
Corona Diduga Bermutasi, 74 WNI Kru Diamond Princess akan Dikarantina 28 Hari

Corona Diduga Bermutasi, 74 WNI Kru Diamond Princess akan Dikarantina 28 Hari

Nasional
Yusril: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasti di Bawah 5 Persen

Yusril: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasti di Bawah 5 Persen

Nasional
KSAU Pastikan Upgrade Senjata di F-16 Ikuti Perkembangan Terbaru

KSAU Pastikan Upgrade Senjata di F-16 Ikuti Perkembangan Terbaru

Nasional
Waketum Gerindra Sebut Akan Umumkan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Maret

Waketum Gerindra Sebut Akan Umumkan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Maret

Nasional
Mahfud MD: Diblokir, Ya Diblokir Saja! Kan demi Hukum...

Mahfud MD: Diblokir, Ya Diblokir Saja! Kan demi Hukum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X