Mahfud: Meski Ada Perppu, Uji Materi UU Pilkada Bisa Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, pengujian UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah bisa tetap berjalan meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada. Perppu, kata Mahfud, masih menunggu persetujuan DPR. (Baca: Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY)

"Masih bisa berjalan karena UU tersebut sudah punya nomor, sedangkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 itu masih menunggu persetujuan DPR," kata Mahfud, seperti dikutip Antara, Jumat (3/10/2014).

Mahfud menilai, setelah terbitnya perppu, kemungkinan masih akan ada perdebatan terkait problem hukum karena perppu itu mencabut UU Pilkada. (Baca: Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!)

"Nanti bisa muncul perdebatan memang, tapi pasti ada jawaban. Walaupun disetujui DPR, perppu tersebut bisa diuji ke MK kembali," ujarnya.

Sebelumnya, ada lima gugatan UU Pilkada melalui DPRD, di antaranya gugatan yang diajukan enam perorangan dan empat LSM, pengacara kondang OC Kaligis, 13 perorangan, pengacara Andi Asrun yang mewakili buruh harian, dan lembaga survei serta calon bupati independen Budhi Sarwono. (Baca: Ini Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Judicial Review UU Pilkada)

Pada Kamis (2/10/2014) malam, Presiden SBY menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait kontroversi pemilihan kepala daerah tidak langsung yang telah disetujui DPR dan dimuat dalam UU Pilkada.

Dua perppu yang dikeluarkan Presiden adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD. (Baca: #TerimaKasihSBY "Buah" dari Dua Perppu Pilkada yang Diterbitkan SBY)

Presiden mengatakan, sebagai konsekuensi dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No 23/2014 tentang Pemda.