Ini Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan "Judicial Review" UU Pilkada ke MK - Kompas.com

Ini Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan "Judicial Review" UU Pilkada ke MK

Kompas.com - 29/09/2014, 16:00 WIB
KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Kontras dan Koalisi Kawal RUU Pilkada berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (28/9/2014). Demonstrasi ini merupakan respons atas disahkannya RUU Pilkada menjadi Undang-undang oleh DPR-RI pada sidang paripurna 25 September 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi, Senin (29/9/2014). Uji materi diajukan terhadap Pasal 3 yang mengatur tentang mekanisme bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Apa alasan mereka mengajukan uji materi UU Pilkada? Salah satunya karena menganggap DPRD bukan pemegang kedaulatan tertinggi.

"DPRD bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat," ujar salah satu pemohon dari Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, seusai menyerahkan berkas permohonan judicial review, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Erasmus mengatakan, UU Pilkada juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena, beberapa undang-undang, seperti Pasal 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan mekanisme pemilihan langsung.

Ketentuan dalam Pasal 3 UU Pilkada juga dianggap bertentangan dengan asas–asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengingkari prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis. UU ini, lanjut Erasmus, telah menghalangi hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UU Pilkada juga dianggap akan mengakibatkan tak terpenuhinya prasyarat bahwa pemilihan umum wajib diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri.

"Berdasarkan alasan–alasan tersebut, maka para pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 3 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945," ujar Erasmus.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa individu dan lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan judicial review (uji materi) RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin. Mereka menuntut agar MK membatalkan UU tersebut.

Sebanyak 10 pemohon mengajukan uji materi. Mereka adalah Supriyadi Widodo Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D Saptaningrum, Ullin Ni'am Yusron, Anton Aliabbas, Antarini Pratiwi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial).

Kelompok ini membawa berkas permohonan uji materi UU Pilkada, surat kuasa pemohon, serta daftar bukti dan bukti pemohon, masing-masing 12 rangkap, serta soft copy permohonan pemohon sebanyak satu file. Permohonan tersebut diterima dan ditandatangani oleh perwakilan MK, yakni Agusniwan Etra.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Pembunuhan Satu Keluarga, Keruhnya Air Sungai Jadi Kendala Pencarian Barang Bukti Linggis

Pembunuhan Satu Keluarga, Keruhnya Air Sungai Jadi Kendala Pencarian Barang Bukti Linggis

Megapolitan
Lunokhod 1, Robot 'Remote Control' Pertama yang Capai Bulan

Lunokhod 1, Robot "Remote Control" Pertama yang Capai Bulan

Internasional
Ini Ruas Jalan yang Steril Selama Borobudur Marathon 2018

Ini Ruas Jalan yang Steril Selama Borobudur Marathon 2018

Regional
Wakil Gubernur Jabar Absen Bekerja karena Sakit

Wakil Gubernur Jabar Absen Bekerja karena Sakit

Regional
[HOAKS] Foto Anggota Polri Dukung Salah Satu Pasangan Capres-Cawapres

[HOAKS] Foto Anggota Polri Dukung Salah Satu Pasangan Capres-Cawapres

Nasional
Empat Jenazah Anggota DPRD Bangka Belitung Korban Lion Air JT 610 Telah Dipulangkan

Empat Jenazah Anggota DPRD Bangka Belitung Korban Lion Air JT 610 Telah Dipulangkan

Regional
Saling Beri Dukungan, Kelompok Soekarnois dan Nahdliyin Pesta Bubur Madura

Saling Beri Dukungan, Kelompok Soekarnois dan Nahdliyin Pesta Bubur Madura

Regional
Prabowo Naik Helikopter Kunjungi Ponpes Suryalaya di Tasikmalaya

Prabowo Naik Helikopter Kunjungi Ponpes Suryalaya di Tasikmalaya

Regional
Prabowo : Politik Saat Ini Jadi Menakutkan, Hingga Ada Istilah 'Genderuwo Politik'

Prabowo : Politik Saat Ini Jadi Menakutkan, Hingga Ada Istilah "Genderuwo Politik"

Regional
Usai Komsumsi Miras, Seorang Pelajar Tewas di Tangan Sepupunya

Usai Komsumsi Miras, Seorang Pelajar Tewas di Tangan Sepupunya

Regional
8 Rumah Warga Mamasa Tertimbun Longsor Akibat Gempa

8 Rumah Warga Mamasa Tertimbun Longsor Akibat Gempa

Regional
Menhan Israel kepada Hamas: Kami Memberi Makan Monster

Menhan Israel kepada Hamas: Kami Memberi Makan Monster

Internasional
Kisah Wisely Ikut Ujian SIM C, Sepeda Motor Pinjaman hingga Kue untuk Aiptu Jailani

Kisah Wisely Ikut Ujian SIM C, Sepeda Motor Pinjaman hingga Kue untuk Aiptu Jailani

Regional
Terdengar Dua Kali Suara Tembakan Mengarah ke Mobil Sriwijaya Air

Terdengar Dua Kali Suara Tembakan Mengarah ke Mobil Sriwijaya Air

Megapolitan
Kondisi 6 Rumah di Tangsel Terisolasi Dekat Proyek Tol Serpong-Cinere

Kondisi 6 Rumah di Tangsel Terisolasi Dekat Proyek Tol Serpong-Cinere

Megapolitan

Close Ads X