Ini Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan "Judicial Review" UU Pilkada ke MK

Kompas.com - 29/09/2014, 16:00 WIB
Kontras dan Koalisi Kawal RUU Pilkada berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (28/9/2014). Demonstrasi ini merupakan respons atas disahkannya RUU Pilkada menjadi Undang-undang oleh DPR-RI pada sidang paripurna 25 September 2014. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKontras dan Koalisi Kawal RUU Pilkada berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (28/9/2014). Demonstrasi ini merupakan respons atas disahkannya RUU Pilkada menjadi Undang-undang oleh DPR-RI pada sidang paripurna 25 September 2014.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi, Senin (29/9/2014). Uji materi diajukan terhadap Pasal 3 yang mengatur tentang mekanisme bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Apa alasan mereka mengajukan uji materi UU Pilkada? Salah satunya karena menganggap DPRD bukan pemegang kedaulatan tertinggi.

"DPRD bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat," ujar salah satu pemohon dari Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, seusai menyerahkan berkas permohonan judicial review, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Erasmus mengatakan, UU Pilkada juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum karena, beberapa undang-undang, seperti Pasal 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan mekanisme pemilihan langsung.


Ketentuan dalam Pasal 3 UU Pilkada juga dianggap bertentangan dengan asas–asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mengingkari prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis. UU ini, lanjut Erasmus, telah menghalangi hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UU Pilkada juga dianggap akan mengakibatkan tak terpenuhinya prasyarat bahwa pemilihan umum wajib diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri.

"Berdasarkan alasan–alasan tersebut, maka para pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 3 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945," ujar Erasmus.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa individu dan lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan judicial review (uji materi) RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin. Mereka menuntut agar MK membatalkan UU tersebut.

Sebanyak 10 pemohon mengajukan uji materi. Mereka adalah Supriyadi Widodo Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D Saptaningrum, Ullin Ni'am Yusron, Anton Aliabbas, Antarini Pratiwi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial).

Kelompok ini membawa berkas permohonan uji materi UU Pilkada, surat kuasa pemohon, serta daftar bukti dan bukti pemohon, masing-masing 12 rangkap, serta soft copy permohonan pemohon sebanyak satu file. Permohonan tersebut diterima dan ditandatangani oleh perwakilan MK, yakni Agusniwan Etra.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X