Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paripurna RUU Pilkada Diskors, Pimpinan Fraksi Lakukan Lobi untuk Sederhanakan Opsi

Kompas.com - 25/09/2014, 18:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) diskors pada Kamis (25/9/2014) pukul 17.50 WIB. Skors dilakukan untuk memberikan waktu istirahat dan waktu untuk forum lobi antar-pimpinan.

Lobi dilakukan setelah sembilan fraksi masih belum juga bersepakat atas sejumlah isu dalan RUU Pilkada. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, lantaran banyaknya perbedaan yang mencuat dalam pemaparan pandangan fraksi, diperlukan penyederhanaan opsi.

"Ini harus dibicarakan dalam tingkat lobi. Nanti pimpinan fraksi dan Mendagri bersama pimpinan (DPR) langsung menuju tempat lobi di belakang. Sidang diskors hingga pukul 19.30," ungkap Priyo yang memimpin rapat tersebut.

Dalam paparan pandangan fraksi, belum ada satu fraksi pun yang mengubah sikapnya. Mereka tetap pada posisi yang sama saat rapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri dilakukan pada Rabu (24/9/2014).

Salah satu isu yang masih belum sepakat ialah terkait pilkada langsung atau melalui DPRD. Sebanyak tiga fraksi mendukung pilkada langsung, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura. Lima fraksi mendukung pilkada melalui DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, sebagai fraksi terkuat di DPR, memilih dukungan terhadap pilkada langsung dengan 10 syarat.

Selain isu soal pilkada langsung atau dipilih melalui DPRD, isu lainnya yang juga belum sepakat ialah terkait dengan pilkada paket atau tunggal, pilkada serentak, politik dinasti, pilkada satu putaran, penghapusan PPS dan PPK, serta penyelesaian sengketa. Perbedaan pandangan atas banyaknya isu itu menyulitkan proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Hingga pukul 17.30, setidaknya sudah ada 500 anggota Dewan yang hadir dari total 560 anggota. Jumlah ini adalah rekor tingkat kehadiran anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Semua jajaran pimpinan fraksi dari sembilan fraksi yang ada pun hadir dalam sidang kali ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com