Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres Minta Menteri Agama Segera Pulangkan Warga Syiah Sampang

Kompas.com - 19/09/2014, 15:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan, meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin segera menyelesaikan permasalahan yang dialami warga Syiah di Sampang, Jawa Timur. Albert meminta agar warga Syiah di pengungsian dikembalikan ke kampung halamannya.

"Saya pergi ke Sampang dan saya katakan bahwa warga Syiah itu kembali ke rumah masing-masing sebagai tanda bahwa kasus itu selesai. Oleh Menteri, dikatakan bahwa beliau secara intensif berusaha menyelesaikan," ujar Albert seusai bertemu Lukman di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Menurut Albert, Lukman tengah menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah itu. Salah satunya ialah membuat perumahan tetap bagi warga Syiah. Albert mendukung rencana itu. Namun, Kementerian Agama belum bisa langsung melaksanakannya.

"Misalnya, dengan Syiah, dia harus bicara dengan Menpera, untuk membuat rumah," ucap mantan anggota Komnas HAM itu.

Sebelumnya, Lukman Hakim sudah mulai menjalin komunikasi dengan warga Syiah hingga para ulama terkemuka untuk mencari solusi atas konflik warga Syiah dengan penduduk setempat di Sampang. Lukman sepakat agar para warga Syiah yang kini diungsikan di rumah susun di Sidoarjo kembali ke kampung halamannya. Warga Syiah sudah mengungsi sejak Agustus 2012.

Namun, di sisi lain, ulama terkemuka di Jawa Timur meminta agar para warga Syiah kembali ke ajaran ahlusunnah wal jamaah sebelum kembali ke Sampang. Pasalnya, ajaran yang dipercaya warga Syiah dianggap jauh berbeda dari yang selama ini dimaknai warga Madura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com