Dukung Pilkada Langsung, Demokrat Bantah Ada "Deal" dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan membantah ada kesepakatan politik antara presiden terpilih Joko Widodo dan partainya. Isu tentang adanya kesepakatan itu muncul setelah Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah langsung.

"Kan saya sudah bilang, sikap kita di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan berarti kita tidak menginginkan menteri," kata Syarief di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Syarief mengatakan, sampai kini Demokrat belum menyiapkan kandidat menteri untuk masuk ke dalam kabinet mendatang. Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu enggan berkomentar saat ditanya apakah dirinya bersedia kembali menjabat sebagai menteri apabila ditunjuk Jokowi. "Minta izin sama Ketum (Susilo Bambang Yudhoyono)-lah," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan pemilihan umum kepala daerah (pilkada langsung). SBY juga menilai sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Partai Demokrat menilai pilkada langsung merupakan wujud penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan selama ini.

"Partai Demokrat berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun patut untuk kita pelihara dan lanjutkan," kata Syarief.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 8 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati harus dilaksanakan secara demokratis. Menurut Syarief, pemilihan itu dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

Meski mendukung pelaksanaan pilkada langsung, Demokrat tetap akan menjadi partai penyeimbang pemerintahan yang akan datang. Sebagai penyeimbang, Demokrat akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dianggap pro-rakyat dan mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.