Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jokowi Minta SBY Naikkan Harga BBM, Sama Saja "Jebakan Batman"

Kompas.com - 29/08/2014, 14:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak usulan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tepat. Ramadhan justru menuding usulan Jokowi tersebut untuk menjebak SBY.

"Sekarang masalahnya bahwa meminta Pak SBY menaikkan BBM, sama saja dengan 'jebakan Batman'," kata Ramadhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ramadhan mengatakan, SBY akan menaikkan BBM jika memang dirasa perlu, bukan karena usulan pihak lain, termasuk dari Jokowi. (baca: SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Dalam masa pemerintahannya saja, kata Ramadhan, SBY sudah empat kali menaikkan harga BBM. Hal tersebut bukan karena desakan, melainkan demi menyehatkan kebijakan fiskal negara. (baca: CT: Tak Ada yang Melimpahkan Beban BBM ke Pemerintahan Jokowi-JK)

"Pak SBY orang yang terencana, tidak bisa bekerja sembarangan atau acak- acakan. Dia orang yang mempunyai kebijakan dengan perencanaan yang matang. Dengan efektivitas cuma 25 hari, saya rasa tidak mungkin untuk menciptakan kondisi bagi kenaikan itu sendiri," ujar Ramadhan.

Dia menyarankan agar Jokowi tidak perlu takut menaikkan harga BBM setelah dilantik nanti. Ramadhan mencurigai, permintaan Jokowi kepada SBY untuk menaikkan harga BBM disebabkan karena tersandera politik PDI Perjuangan yang selalu menolak kenaikan BBM pada era SBY.

"Saran saya ke Pak Jokowi jangan terlalu gentar untuk BBM ini. SBY saja 2005 naikkan BBM 140 persen, tahun lalu 35 persen. Jadi, Jokowi tersandera politik partai karena partainya mengharamkan kenaikan BBM," ujarnya.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana. (baca: JK: Soal Kenaikan Harga BBM, Besok Juga Oke)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com