Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi KPU Papua Kritik Sikap Novela Nawipa dalam Sidang Sengketa di MK Kemarin

Kompas.com - 13/08/2014, 19:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota KPU Provinsi Papua, Beatrix Wanane, mengkritik sikap yang ditampilkan saksi mandat kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Novela Nawipa, dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/8/2014). Menurut Beatrix, sikap yang ditampilkan Novela tidak mencerminkan sikap seorang perempuan Papua pada umumnya.

"Dia berbicara harus pakai budaya orang Papua. Perempuan Papua itu adalah perempuan yang terhormat, tidak seperti yang kemarin dia katakan," ujar Beatrix di sela-sela skors sidang lanjutan PHPU di Gedung MK, Rabu (13/8/2014).

Beatrix mengatakan, gaya Novela dalam memberikan kesaksian di sidang MK kemarin seperti tidak menghormati jalannya persidangan. Sebagai perempuan Papua, Beatrix menolak gaya yang ditampilkan oleh Novela.

"Sebagai perempuan Papua, saya menolak cara bersidang dan apa yang diisampaikan oleh dia," ucap Beatrix.

Sebelumnya, gelak tawa kembali mewarnai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/8/2014). Hal itu terjadi saat hakim MK memeriksa saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Novela Mawipa.

Novela merupakan saksi mandat tempat pemungutan suara di Kampung Awaputu, Kabupaten Paniai, Papua. Sepanjang jalannya sidang, Novela selalu memberikan jawaban dengan aksen Papua yang kental dengan nada tinggi dan semangat menggebu-gebu. Tidak sedikit peserta sidang yang menganggapnya seolah sedang marah. Hal itu antara lain terjadi ketika hakim Patrialis Akbar bertanya mengenai situasi masyarakat pada saat pencoblosan 9 Juli 2014.

Sebelumnya, Novela telah menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bahwa tidak ada pencoblosan pada saat itu. Novela menjelaskan, pada saat pencoblosan, hanya ada dirinya dan sejumlah warga di TPS tempat dia seharusnya bertugas. Namun, ia tidak mendapati satu pun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun logistik pemilu di TPS tempat ia bertugas.

"Bagaimana suasana masyarakat waktu itu? Ini kan proses pemilu, tetapi kan tidak ada kegiatan pemilu, bagaimana suasana masyarakat?" tanya Patrialis. Mendapat pertanyaan itu, Novela lantas memberikan jawaban dengan nada tinggi. "Ya, ada masyarakat. Bapak jangan tanya saya, saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harusnya melaksanakan sosialisasi, Pak, bukan kami," jawab Novela.

Jawaban itu seketika membuat Patrialis dan sejumlah hakim lainnya terkejut dan tertawa. "Ya, siap," kata Patrialis. "Ya, terima kasih," ujar Novela dengan nada tenang. "Gini-gini, saya senang gaya-gaya Anda karena biasanya suasana ini jarang terjadi," kata Patrialis.

Patrialis kemudian bertanya mengenai jarak TPS dengan lokasi tempat tinggal Novela. Secara spontan, Novela lantas menjawab 300 kilometer. "Dekat, Yang Mulia, hanya 300 kilometer," kata Novela. "Jarak 300 kilometer dekat? Wah?" celetuk salah seorang wartawan. Mendengar celetuk itu, Novela segera menganulir jawabannya. "Maaf, Yang Mulia, maksud saya 300 meter jaraknya," katanya. Tingkah polah yang ditunjukkan Novela lagi-lagi membuat Patrialis tertawa. Ia pun meminta agar Novela mempertahankan gaya berbicara seperti ini. "Amin, Yang Mulia," ujar Novela.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com