Nusron: Usulan Munas 2014 Tak Berkaitan dengan Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan, tuntutan pelaksanan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2014 tidak ada kaitannya dengan penyusunan kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, pelaksanaan munas adalah bentuk evaluasi.

"Munas (Golkar) tahun ini (2014) tidak ada kaitan dengan menteri-menteri. Menteri itu hak prerogatif Pak Jokowi dan JK. Yang namanya habis kalah (pemilu), ya harus evaluasi," ujar Nusron melalui siaran pers, Senin (11/8/2014).

Ia menuturkan, pelaksanaan munas tidak maju atau tidak mundur dari jadwal. Munas memang sudah waktunya diadakan. Menurut dia, Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran pasca-kegagalan secara beruntun, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Menurut dia, pelaksanaan munas adalah suatu bentuk evaluasi.

"Perusahaan saja yang urusan privat kalau ada kerugian besar ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) kok, masa partai yang urusan publik tidak ada forum evaluasi? Ini sudah keniscayaan," ujar Nusron.

Ia menambahkan, sebagai partai dengan ideologi terbuka dan bersifat inklusif, Golkar seharusnya membuka ruang evaluasi atas sikap politiknya selama ini.

"Sudah terbukti apa yang selama ini dilakukan Partai Golkar tidak mendapat dukungan publik dan rakyat. Padahal, partai dibuat untuk mendapat dukungan masif dari rakyat," papar Ketua Umum GP Ansor itu.

Saat pileg April lalu, tambah dia, jumlah kursi yang didapat oleh Golkar menurun dibanding Pileg 2009. Golkar pun gagal menjadi pemenang pileg. Begitu pula saat pilpres, Golkar gagal mengajukan capres atau cawapres. Dukungan Golkar terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga tidak mendapat kemenangan pada pilpres Juli lalu.

"Artinya suara rakyat berbeda dengan suara Golkar. Ini yang harus dievaluasi. Jangan malah menutup dan mengulur-ulur evaluasi. Harusnya segera munas dan kemudian bangkit menuju pemilu lima tahun mendatang," pungkas Nusron.

Berdasarkan keputusan Munas 2009, munas selanjutnya digelar pada 2015. Namun, tokoh lintas generasi Golkar mendesak munas digelar pada 2014. Mereka menilai bahwa kepemimpinan Aburizal Bakrie gagal (baca: Golkar Terpuruk, Tokoh Lintas Generasi Desak Munas Digelar Tahun Ini).

Namun, DPP I Golkar menolak usulan munas dilaksanakan pada 2014 untuk melengserkan Aburizal. Mereka sepakat menolak usulan itu dengan tetap pada keputusan menggelar munas pada Oktober 2015 (baca: DPD I Golkar Sepakat Tolak Lengserkan Aburizal Lewat Munaslub).

Golkar memecat sejumlah pengurus partai karena dinilai melakukan langkah yang berbeda dari kebijakan partai. Terakhir, Agung Laksono dicopot sebagai Wakil Ketua Umum Golkar (baca: Ini Kronologi Pemecatan Agung Laksono sebagai Waketum Golkar).

Sebelumnya, DPP Golkar memecat tiga orang dari keanggotaan partai, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron, serta Poempida Hidayatulloh. Mereka adalah anggota DPR dari Partai Golkar.