Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel: Meski Mulai Ada Kandidat Calon Ketum, Munas Tetap Bukan pada 2014

Kompas.com - 07/08/2014, 17:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tak mempersoalkan manuver yang dilakukan sejumlah kadernya yang berencana maju sebagai kandidat untuk calon ketua umum. Dia bahkan menilai, kandidat untuk calon-calon ketua umum (ketum) Partai Golkar itu memang sudah seharusnya tampil.

Namun, Fadel mengingatkan bahwa semua pihak harus menaati keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2009 di Pekanbaru, yang menyatakan bahwa munas selanjutnya akan dilakukan pada 2015.

"Saya tahu sudah pada buat rapat-rapat, ada Agung, dan juga Hidayat, ya nggak apa-apa. Bahkan memang sudah saatnya, (kandidat untuk) calon-calon ketum Golkar itu tampil memperkenalkan diri. Hanya, mereka harus mengikuti keputusan Munas (Munas Golkar 2009) di Riau dan AD/ART," kata Fadel saat dihubungi, Kamis (7/8/2014).

Fadel menilai, manuver Agung Laksono dan MS Hidayat, yang berniat maju sebagai kandidat untuk calon ketua umum dan telah membentuk tim sukses, tak mengganggu soliditas Partai Golkar dalam mendukung kepemimpinan Aburizal Bakrie saat ini.

Fadel mengklaim, mayoritas pengurus DPD I Golkar sudah menyatakan loyalitasnya kepada Aburizal. Mereka sepakat agar Munas dilakukan pada tahun 2015. Setiap kandidat untuk calon yang hendak menjadi ketum, kata Fadel, harus menaati AD/ART yang ada.

Salah satu syarat dalam AD/ART Partai Golkar yang harus dipatuhi adalah syarat pelaksanaan munas, yaitu disetujui dua pertiga plus satu pengurus DPD Partai Golkar tingkat I.

"Saat ini sudah ada 31 DPD yang menyatakan munas (berikutnya) tahun 2015. Jadi, ya semua harus menaati ini," ungkap Fadel.

Terhadap Agung dan Hidayat, Fadel menyatakan tidak ada sanksi apa pun yang akan diberikan Aburizal. Pasalnya, kubu pendukung Aburizal berkeyakinan bahwa munas tak akan dilakukan pada tahun 2014.

Mengenai kemungkinan bahwa suara DPD I Golkar berubah pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Prabowo-Hatta, Fadel tak menampiknya. Namun, dia mengaku tak bisa memperkirakan seberapa jauh putusan MK itu memengaruhi sikap internal Partai Golkar atas pelaksanaan munas.

Seperti diketahui, di tengah kegigihan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie membela Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi, pihak internal Partai Golkar rupanya sudah mempersiapkan diri menggelar munas pada 2014. Sejumlah kandidat calon ketua umum yang akan menggantikan Aburizal pun melakukan manuver menggalang kekuatan.

Nama-nama seperti Agung Laksono dan MS Hidayat dikabarkan sudah membentuk tim-tim sukses. Politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, tak menampik kabar tersebut. Dia bahkan menyebutkan, apabila sikap-sikap DPD I Partai Golkar saat ini mendukung Aburizal dengan melaksanakan munas pada 2015, hal itu bisa saja berubah pasca-putusan MK.

Fahmi meyakini, pengurus Golkar akan berlomba-lomba merapat ke kubu Jokowi-JK bila MK memutuskan menolak gugatan Prabowo-Hatta. Pasalnya, Golkar selama ini tak pernah berada di luar pemerintahan.

Kubu penentang Aburizal juga mendesak agar munas dilaksanakan tahun ini lantaran rekomendasi pada Munas 2009 tidak sesuai AD/ART, yang menyebutkan bahwa jabatan pengurus DPP hanya lima tahun. Kedua kubu pun saling mengklaim mendapat dukungan mayoritas dari DPD I Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com