Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kabinet Rakyat" Ikut Rekrut Calon Menteri

Kompas.com - 07/08/2014, 16:03 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Setelah menjaring kandidat calon menteri melalui formulir online polling Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang dimuat di JokowiCentre.com dan Radio Jokowi, situs "Kabinet Rakyat", seperti dimuat di www.kabinetrakyat.org, juga ikut mencari figur yang dinilai potensial menjadi anggota kabinet pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hingga Rabu (6/8/2014), "Kabinet Rakyat" setidaknya sudah mendapatkan 123 figur atau nama yang dapat diusulkan menjadi calon anggota kabinet.

Anggota tim pengelola situs www.kabinetrakyat.org, Doni Hutabarat dan Musasi Rahman, kepada pers, Rabu di Jakarta, mengatakan, polling online yang transparan membuka ruang untuk masyarakat mengusulkan, mendukung, atau mengkritisi kandidat anggota kabinet yang akan bekerja lima tahun mendatang.

"Polling dimaksudkan untuk mencari figur-figur anggota kabinet secara transparan. Hasilnya nantinya akan diserahkan kepada Jokowi sebagai bahan pertimbangan dalam memilih anggota kabinet," ujar Doni.

Dari hasil polling yang dilakukan sejak 27 Juli 2014 hingga 6 Agustus 2014, "Kabinet Rakyat" sudah mendapatkan 123 nama atau figur. Jumlah orang yang mengunjungi situs tercatat mencapai 196.343 orang. Adapun masyarakat yang terlibat aktif dalam jajak pendapat tersebut mencapai 100.068 orang.

Menurut Doni, ada sembilan kriteria kandidat menteri yang digunakan dalam polling, di antaranya tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK, serta bukan perusak lingkungan hidup dan menghargai kebinekaan.

Dilihat dari latar belakang kandidat, tambah Doni, sebanyak 71 orang berasal dari kalangan akademisi/profesional yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Sementara 52 orang lainnya berasal dari kalangan akademisi/profesional yang berafiliasi dengan partai politik. Dari kalangan profesional yang berafiliasi dengan parpol, di antaranya terdiri dari PDI-P 32 orang, Partai Nasdem 13 orang, PKB 6 orang, dan Hanura 1 orang.

Dari sisi gender, dari 123 nama kandidat menteri itu, sebanyak 16 orang adalah perempuan dan 107 orang di antaranya pria. Dari sisi keterwakilan wilayah, sebanyak 18 orang dari Indonesia bagian timur dan 105 orang lainnya dari Indonesia bagian barat.

Musasi menambahkan, dari 123 nama itu, beberapa nama yang muncul antara lain Khofifah Indar Parawansa, Indra Piliang, Hugua, Poltak Sitanggang, Ribka Tjiptaning, Mohammad Jehansyah, Rieke Diah Pitaloka, dan Wanda Hamidah.

Tradisi baru politik

Indra Piliang, yang ikut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan, polling untuk mencari figur-figur anggota kabinet yang dilakukan "Kabinet Rakyat" merupakan tradisi baru dalam politik di Indonesia. "Mungkin polling seperti itu tidak disukai karena pada akhirnya penentuan menteri menjadi hak prerogatif presiden," ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Indra, tradisi politik yang baru itu dapat memberikan masukan kepada Jokowi ataupun tim transisi untuk mendesain kementerian ke depan. Tradisi politik yang baru itu juga dinilai dapat menggerus tradisi politik yang selama ini kental, yaitu feodalisme.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi Pemerintahan Baru Jokowi-Jusuf Kalla, Akbar Faisal, mengatakan, untuk menjaga kinerja Tim Transisi Jokowi-JK sebagai tim teknis menyiapkan transisi pemerintahan baru, selain hanya dari Kepala Staf Tim Transisi Rini M Soemarno, mekanisme komunikasi publik juga hanya akan dilakukan lewat rilis atau pernyataan resmi Tim Transisi.

"Cara tersebut akan dilakukan sampai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan hasil gugatan perolehan suara Pemilu Presiden 2014," ujar Akbar. (FER/A12)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com