KPU Bersikeras Surat Edaran Buka Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

"Ketentuan Pasal 29 ayat 2 menyebutkan, termohon (KPU) menyampaikan jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban termohon. Dengan demikian, kebijakan KPU menyiapkan dokumen sebagai alat bukti merupakan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Ida saat dihubungi di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Menurut Ida, dalam perspektif teori hukum pembuktian, para pihak mempunyai kedudukan yang sama secara patut di depan hakim untuk menanggung beban pembuktian.

"Lebih dari itu, kebijakan KPU menyiapkan alat bukti sangat mendukung proses peradilan cepat dan sederhana," tukas Ida.

Surat edaran tersebut adalah Surat Edaran Nomor 1446 tanggal 25 Juli 2014, yakni surat yang ditujukan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara, mengambil formulir A5 dan C7 untuk difotokopi dan proses legalisasi.

Sementara itu, Surat Edaran Nomor 1449 tanggal 23 Juli 2014 berisi perintah kepada KPU provinsi yang ditembuskan kepada perwakilan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat untuk menyiapkan diri menghadapi permohonan gugatan di MK, kemudian membuat jawaban, lalu datang ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan KPU RI.