Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Tagih Komitmen Anti-korupsi Jokowi-JK dalam Penyusunan Kabinet

Kompas.com - 30/07/2014, 15:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Indonesia Corruption Watch menilai tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak terlibat kasus korupsi tidak layak dipertimbangkan untuk masuk sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, kredibilitas kabinet Jokowi-Kalla nantinya bakal dipertanyakan jika mereka salah memilih orang untuk mengisi kabinet.

"Mereka yang punya rekam jejak terlibat korupsi atau disebut dalam sidang seharusnya enggak layak masuk dalam daftar calon menteri. Apalagi kalau mereka terlibat, tidak tepat. Ke depan (susunan kabinet) yang final, tidak seperti orang-orang itulah. Sekali memilih orang enggak tepat, kredibilitas kabinet dipertanyakan," kata Emerson saat dihubungi, Rabu (30/7/2014).

Hal itu dikatakan Emerson menanggapi masuknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhim Dahuri dalam daftar menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang dibentuk tim Jokowi Center. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)

Rokhim merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Anggota tim sukses Jokowi-Kalla itu pernah divonis 7 tahun penjara dan didenda Rp 200 juta karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana non-bujeter DKP senilai Rp 31,7 miliar dalam kurun waktu 2002-2004.

Mahkamah Agung sempat mengurangi hukuman penjara Rokhmin menjadi 4,5 tahun. Dia lalu dibebaskan pada November 2009 lalu. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu kini menjabat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Maritim dan Perikanan.

Terkait masuknya nama Rokhim dalam KAUR, Emerson mengatakan, pihaknya akan menagih janji Jokowi untuk memilih putra-putri terbaik yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya.

"Komitmen antikorupsi juga dilihat dari siapa yang akan menempati kabinet itu," ujar Emerson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com