Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Berikan Sinyal Demokrat Ikut Bergabung?

Kompas.com - 16/07/2014, 14:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo memberikan sinyal bahwa ada partai politik yang akan merapat mendukung dirinya dan Jusuf Kalla. Partai Demokrat-kah itu? Isyarat bahwa partai berlambang mercy itu yang bakal merapat ke kubu Jokowi-Jusuf Kalla terlontar saat Jokowi ditanya wartawan soal topik itu di Kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Rabu (16/7/2014).

"Prinsipnya kita terbuka," ujar Jokowi. Wartawan kemudian bertanya apakah sudah ada partai politik yang melakukan penjajakan atau belum. "Belum. Kalau ke saya ya belum. Kalau ke tim, itu sudah," ujar Jokowi.

Wartawan kemudian bertanya lagi siapa partai politik yang dimaksud. Semula, Jokowi enggan untuk menyebutkan partai politik itu. Wartawan lalu bertanya apa partai yang dimaksud tak hadir dalam deklarasi koalisi permanen pendukung Prabowo-Hatta? "Ya iya dong," jawab Jokowi.

Jokowi tidak mau berkomentar lebih lanjut soal keterangannya tersebut. Diketahui, dalam deklarasi permanen koalisi pendukung Prabowo-Hatta di DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, hanya Partai Demokrat yang secara resmi tidak menghadiri acara itu.

Sebelumnya diberitakan, enam partai politik pengusung Prabowo-Hatta memformalkan koalisi mereka di parlemen periode 2014-2019, Senin (14/7/2014). Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat. Kendati demikian, Partai Demokrat hanya diwakili Ketua DPD Nachrowi Ramli. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut bahwa pihaknya tak mengirimkan perwakilan dalam deklarasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Tak Hanya Segelintir, Ternyata Ada 82 Anggota DPR RI yang Main Judi Online

Nasional
Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Nasional
Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Wapres: Penegakan Hukum Harus Punya Dasar yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Nasional
Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Ada Dua Versi Sikap Jokowi soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Mana yang Benar?

Nasional
Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Mana Pun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Mana Pun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com