Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sarankan Deddy Mizwar Laporkan Penghasilannya dari "Shooting" Sinetron

Kompas.com - 11/07/2014, 21:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar untuk melaporkan penghasilannya dari shooting iklan dan sinetron kepada KPK. Dengan demikian, KPK bisa menganalisis lalu menyimpulkan apakah penghasilan tambahan itu tergolong gratifikasi atau bukan.

"Kami (KPK) yang menentukan gratifikasi atau tidak. Oleh karena itu, sebaiknya dilaporkan ke kami dahulu," kata Giri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Mengenai gratifikasi, kata Giri, KPK telah menyampaikan surat edaran kepada kepala-kepala daerah. Dalam edaran tersebut, KPK menginformasikan bahwa penghasilan tambahan tidak tergolong gratifikasi jika memenuhi tiga syarat. Pertama, penghasilan itu tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi si penyelenggara negara. Kedua, mengandung konflik kepentingan atau tidak. Ketiga, didapatkan melalui kegiatan yang diketahui atasan atau tidak.

"Yang terakhir, melanggar etika atau tidak. Misalkan, Deddy kalau ragu, kami bisa analisis," ujar Giri.

Dia juga mengingatkan agar Deddy fokus menghabiskan waktunya untuk melayani rakyat. Menurut Giri, lebih aman jika Deddy menggunakan penghasilan tambahannya tersebut untuk disumbangkan kepada masyarakat.

"Secara moral, penyelenggara negara harus waktunya digunakan untuk pelayanan masyarakat," ujar Giri.

Deddy berperan aktif dalam sinetron religi Para Pencari Tuhan di stasiun televisi swasta, Surya Citra Televisi atau SCTV. Ia tak hanya sering muncul sebagai salah satu pemeran, tetapi juga berada di balik layar sebagai produser.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com