Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Tanyakan Sikap Kalla yang Pernah Tolak Pendidikan Gratis

Kompas.com - 29/06/2014, 22:54 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden Hatta Rajasa menyinggung sikap calon wakil presiden Jusuf Kalla yang pernah tidak setuju dengan konsep pendidikan gratis. Sindiran itu disampaikan Hatta ketika mengajukan pertanyaannya kepada Kalla dalam acara debat cawapres yang berlangsung di Gedung Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014). Debat cawapres kali ini mengangkat tema pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Apa kira-kira pandangan Pak JK terhadap sistem pendidikan kita dan dikaitkan dengan pandangan Pak JK dulu yang kurang sependapat dengan pendidikan gratis. Sekarang ini pendidikan gratis dikembangkan sampai 12 tahun, kami gratiskan pendidikan usia dini sampai ke SMA, apakah dalam konteks ini Pak JK melihat ada keadilan?" kata Hatta.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kalla berdalih bahwa pendidikan gratis merupakan keniscayaan yang otomatis harus dilaksanakan karena sudah disetujui. Mengenai perbedaan pandangan sebelum ini, Kalla mengesampingkannya. "Begitu sepakat, maka kita sepakat," ucap mantan wakil presiden ini.

Kendati demikian, Kalla mengatakan pentingnya subsidi silang antara siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu. Bagi siswa yang mampu, katanya, bisa dikenakan biaya beberapa kali lipat lebih mahal dari yang  kurang mampu. "Supaya tidak terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan gratis dan pendidikan yang mahal walaupun kita setuju sekolah gratis itu tapi realitasnya masyarakat yang mampu, cucunya Pak Hatta sekolah di mana? Ini untuk diketahui bahwa ada hal yang harus kita perbaiki sistem ini sehingga subsidi tidak menimbulkan dua macam sekolah sehingga bisa kita jamin arah pendidikan yang benar," tutur Kalla.

Atas jawaban ini, Hatta seolah belum puas. Dia mengatakan bahwa pendidikan berkeadilan merupakan hak warga negara dan peemrintah wajib memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar. Menurut Hatta, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga negara. "Kaya, miskin, tidak tercermin dalam sekolah gratis. Yang kaya akan bayar pajak lebih besar, tapi konstitusi kita mengatur soal pendidikan yang dibiayai negara. Kalau perlu naik hingga perguruan tinggi," kata Hatta.

Lalu, Kalla menjawab tanggapan Hatta tersebut. Dia mengaku setuju dan mendorong adanya kerjasama antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah di sekitarnya fasilitasnya kurang. Kerjasama ini, menurut Kalla, merupakan salah satu bentuk subsidi silang. "Harus ada cross subsidi (subsidi silang) antara sekolah mahal dengan gratis sehingga tidak menimbulkan jarak," ujar Kalla. (Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com