Diduga Salah Kelola Migas, Hatta Rajasa Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok orang yang mengatasnamakan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas) melaporkan calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (16/6/2014). Hatta dilaporkan terkait dengan pengelolaan minyak mentah ketika dia masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami ingin menyampaikan kasus migas merusak bangsa ini, di mana Hatta dan Chalid (pengusaha Riza Chalid) terlibat. KPK harus mengungkap kasus ini. Tugas KPK harus menyelidiki," kata Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas Ferdinand Hutahayan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Kepada media, Ferdinand menilai kebijakan Hatta selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menimbulkan potensi kerugian negara. Dia menyebut pemerintah sengaja tidak membangun kilang pengelolaan minyak mentah agar bisa terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak.

"Hanya supaya terus-menerus impor bahan bakar minyak. Sebab, dari impor BBM itulah mafia migas meraup untung sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun," katanya.

Dalam selebaran yang dibagikan, Ferdinand mengatakan bahwa keuangan negara di sektor migas bisa diselamatkan jika mafia migas diberangus. Ferdinand bahkan menyebut nama seorang pengusaha keturunan Arab Saudi terkait laporan ini.

"Dia adalah WNI keturunan Arab yang dulu dikenal dekat dengan keluarga Cendana. Riza, pria berusia 55 tahun ini, disebut-sebut sebagai penguasa abadi dalam bisnis impor minyak. Dulu dia dekat dengan Soeharto, kini merapat ke SBY dan Hatta," tutur Ferdinand melalui selebaran yang dibagi-bagikan.

Ferdinand juga mengaku memiliki bukti atas laporannya ini. Dia menyampaikan sejumlah dokumen kepada bagian hubungan masyarakat KPK. Sebelum penyampaian laporan, Ferdinand dan kelompoknya itu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK. Sejumlah pengunjuk rasa tampak mengenakan pakaian khas Papua.