Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan Buruh Melawan Lupa Tuntut KPU Diskualifikasi Prabowo

Kompas.com - 13/06/2014, 13:59 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi demo di depan Komisi Pemilihan Umum Pusat, Jakarta, Rabu (11/6/2014). Mereka menuntut KPU untuk mendiskualifikasi Capres Nomor Urut 1 Prabowo Subianto, karena telah terbukti melanggar hak asasi manusia.

"Apakah kita ingin memilih capres yang berdarah tangannya?" seru Koordinator Gerakan Ari Lamonjo dengan muka yang memerah.

Arie menuding Prabowo sebagai pembunuh berdarah dingin dan penindas. Untuk itu, ia menilai Prabowo tidak patut maju sebagai calon presiden. Ia mengimbau kaum buruh untuk bersama-sama bersatu dan berjuang melawan pencalonan Prabowo. Ia tidak menyalahkan kaum buruh yang memilih Prabowo, tetapi ia ingin para buruh segera sadar untuk tidak memilih Prabowo. "Satu kata dari saya, 'Ingatan kami tajam, Jenderal'," kata Ari.

Dalam orasinya, Ari mengaku sudah bersusah payah agar gerakan buruh bisa berorganisasi melawan pelanggaran HAM. Ia mengklaim mengetahui siapa Prabowo dan organisasi yang membinanya. Ari bersikukuh harus menolak capres pelanggar HAM. "Apa (jika) Prabowo jadi presiden, kita bisa sejahtera?" serunya.

Selain meminta KPU mendiskualifikasi Prabowo, para buruh ini juga menuntut pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelaku pelanggar HAM di masa lalu maupun masa kini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com