Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Setuju Pemilihan Ketua DPR secara Terbuka

Kompas.com - 06/06/2014, 12:31 WIB
Meidella Syahni

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan, partainya lebih setuju jika Ketua DPR mendatang dipilih secara terbuka dan tidak serta-merta ditentukan oleh partai pemenang pemilu. Cara ini dinilai lebih demokratis.

"Kami lebih setuju sistemnya terbuka. Jadi setiap partai mengajukan beberapa nama lalu dipilih. Ini tidak akan sulit karena anggota DPR kan hanya 560 orang," ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Jika setiap partai mengajukan satu kandidat, lanjut Hidayat, bisa dilakukan voting untuk memilih lima besar yang kemudian ditunjuk menjadi Ketua 1, Ketua 2, dan seterusnya. Pertimbangannya, menurut Hidayat, aturan pemenang pemilu menjadi pimpinan DPR baru dipakai sejak tahun 2009. Pada periode 1999 dan 2004 tidak serta-merta pemenang pemilu menjadi pimpinan. "Berarti ini bukan aksiomatis, bukan konvensi. Itu produk UU Susduk tahun 2009," ungkapnya.

Landasan lain munculnya wacana ini, menurut Hidayat, karena secara logika jika anggota DPR dipilih oleh rakyat, wajar saja bila pimpinan wakil rakyat juga dipilih oleh wakil rakyat. Dengan sistem terbuka ini, PKS meyakini akan terpilih pimpinan yang berkualitas. "Kalau PDI-P sebagai pemenang pemilu mengusulkan sosok yang bagus nanti juga terpilih. Yang dikhawatirkan selama ini kita nrimo saja siapa pun yang ditunjuk partai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com