Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta Minta Bawaslu Tindak Kampanye Hitam

Kompas.com - 26/05/2014, 12:56 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Advokasi bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak pelaku kampanye hitam terhadap Prabowo. Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, menyatakan, Bawaslu mesti menindak pelaku walau belum ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden definitif peserta Pemilu 2014.

"Terhadap kampanye hitam, kami minta Bawaslu tidak hanya normatif bilang tidak bisa melakukan apa-apa karena belum ada capres definitif," ujar Habiburokhman sebelum menyampaikan laporan atas dugaan kampanye hitam yang menyerang Prabowo di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Ia mengatakan, kampanye hitam yang beredar di masyarakat saat ini telah merugikan pihaknya. Selain itu, para pendukung pasangan Prabowo-Hatta di jajaran bawah sudah mulai mempertanyakan isu-isu yang berkaitan dengan Prabowo.

Habiburokhman menilai, Bawaslu bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilpres 2014 yang kondusif. Ia mengatakan, jika Bawaslu bertindak lambat dan tidak responsif atas laporan pihaknya, kubu Prabowo-Hatta akan mengalami kesulitan mengendalikan massa di bawah. "Sulit menciptakan situasi kondusif dalam pilpres nanti," katanya.

Habib melaporkan tiga isu yang menyerang Prabowo. Pertama, keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan kerusuhan 1998. Kedua, isu Prabowo meminta kewarganegaraan Jordania pada 1999 yang diembuskan akun Twitter @partaisocmed. Ketiga, isu pemukulan yang dilakukan Prabowo di halaman Gedung KPU saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2014, Selasa (20/5/2014) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com