Suryadharma Diduga Salahgunakan Wewenang Menteri Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadharma Ali diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian dengan jumlah tertentu.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Suryadharma dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Pasal 2 dan Pasal 3," ucap Bambang melalui pesan singkat, Kamis (22/5/2014).

Pasal 2 mengatur perbuatan pidana yang dilakukan seorang pejabat atau penyelenggara negara yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum. Ancaman hukumannya, maksimal penjara seumur hidup. Adapun Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan KPK telah meningkatkan penyelidikan proyek haji ke tahap penyidikan dengan Suryadharma Ali sebagai tersangka. KPK melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan barang dan jasa terkait dengan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

Penyelidikan proyek haji yang dilakukan KPK berfokus pada tiga hal. Pertama, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Kedua, pengadaan barang dan jasa terkait akomodasi haji. Ketiga, fasilitas haji yang diberikan kepada pihak tertentu dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu mengatakan bahwa KPK segera menetapkan tersangka terkait proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. Menurut Abraham, "calon" tersangka ini merupakan salah satu petinggi di Indonesia.

Terkait penyelidikan proyek haji, KPK telah meminta keterangan Suryadharma. Seusai dimintai keterangan KPK, Suryadharma mengaku ditanya soal penyelenggaraan haji, terutama mengenai katering dan pemondokan haji yang dianggap tidak layak. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga mengaku ditanya soal anggota DPR yang "bermain" dalam bisnis haji. Selain itu, Suryadharma mengklaim dana manfaat atau bunga dari setoran haji selama ini sudah dikelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji. Dia membantah ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan bunga atau manfaat setoran haji tersebut.