Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Penuh Debat, Ketua KPU Minta Cepat-cepat

Kompas.com - 09/05/2014, 22:43 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Proses rekapitulasi suara tingkat nasional masih berlangsung, Jumat (9/5/2014), hingga pukul 22.30 WIB. Tersisa 1,5 jam sebelum berganti hari. Masih ada satu provinsi yang rekapitulasi suaranya belum disahkan, yaitu Maluku Utara. Waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin sempit untuk menuntaskan pengesahan rekapitulasi dan mengumumkan hasil Pemilihan Legislatif 2014. Sedianya, KPU menjadwalkan pengumuman hasil pemilu pada pukul 19.30 malam ini.

Pembahasan rekapitulasi Maluku Utara masih diwarnai protes dari saksi-saksi yang hadir. Ketua KPU Husni Kamil Manik berkali-kali mengingatkan peserta rapat agar lebih mengefektifkan waktu rapat.

"Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Tanggapan-tanggapan sebaiknya kita tahan dulu," kata Husni di Kantor KPU Pusat, Jumat (9/5/2014) malam.

Pernyataan Husni justru mengundang protes dari saksi. "Kami paham Pak, bahwa waktu kita sudah tidak banyak. Tapi, apa permasalahan-permasalahan ini kita diamkan saja," kata saksi dari Partai Persatuan Pembangunan.

Kritik yang sama dilayangkan saksi dari Partai Bulan Bulan Bintang. "Kita harus menyelesaikan pernasalahan ini, Ketua. Bukan bermaksud memperlama rapat. Tapi, yang kami ingin bahas ini substansial, jangan gara-gara KPU mau pengumuman, terus yang substansial kita lupakan. Ini ada di delapan kecamatan tak ada pemilihnya. Kalau ini kita biarkan sesat kita, Ketua," katanya.

Husni pun berkali-kali menjelaskan bahwa apa yang diperdebatkan oleh saksi tersebut sudah ada dalam rekomendasi Bawaslu.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, rekapitulasi nasional hasil penghitungan perolehan suara diselenggarakan pada 26 April-6 Mei 2014. KPU telah memperpanjangnya hingga 9 Mei 2014. Adapun UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menyatakan bahwa penetapan hasil pemilu dilakukan pada 9 Mei 2014 atau tepat 30 hari setelah pemungutan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com