Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skenario Koalisi Golkar Tergantung Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 07/05/2014, 09:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra J Piliang mengatakan, partainya tengah mempertimbangkan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Akan tetapi, untuk sampai pada keputusan ini, ada sejumlah hal yang akan menjadi catatan.

Salah satu yang menjadi pertimbangan sebelum memutuskan koalisi dengan Gerindra adalah elektabilitas bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Indra mengatakan, jika elektabilitas Jokowi masih tak terkalahkan, maka Golkar kemungkinan akan memilih untuk tetap mengusung Aburizal Bakrie sebagai capres.

"Arahnya bisa ke Gerindra. Tapi itu pun dengan beberapa catatan ke depan. Artinya kami sama-sama membaca hasil survei dan kekuatan politik yang ada. Kalau Jokowi sulit dikalahkan di putaran pertama, bisa jadi ARB (Ical) maju sebagai capres," ujar Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Indra J Piliang di Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Sebaliknya, jika survei menunjukkan elektabilitas Jokowi melemah, Golkar akan bergabung dengan gerbong koalisi yang berpeluang memenangkan pertarungan. Pilihannya, kemungkinan seluruh kekuatan akan dipusatkan dalam koalisi besar yang digalang Gerindra.

"Kalau lebih mudah mengalahkan Jokowi di putaran pertama, kekuatan akan kami gabungkan," kata dia.

Jika Golkar resmi bergabung dengan Partai Gerindra, Indra menyatakan, maka kemungkinan besar Ical akan direstui Rapat Pimpinan Nasional untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden bagi Prabowo. Pasalnya, meski ada pertarungan di internal partai, Ical tetap memiliki kewenangan dalam menandatangani surat dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang tanda tangan nanti kan Ketum dan Sekjen. Jadi rasanya agak sulit untuk mengubah haluan tidak ke Gerindra," ucap Indra.

Seperti diberitakan, Ical bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Senin (5/5/2014) lalu. Seusai pertemuan, Ical menyatakan tidak keberatan jika maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut dia, jabatan presiden atau wakil presiden hanya instrumen yang tak perlu diributkan.

"Saya enggak keberatan (jadi cawapres), Pak Prabowo juga enggak keberatan," kata Ical seusai menemui Prabowo di Hambalang, Bogor, Senin (5/5/2014).

Ical mengaku sudah menemukan kesepakatan mengenai sikap politik dalam menghadapi pemilihan presiden. Meski tak disebutkan secara gamblang, sinyalnya pun semakin kuat bahwa koalisi Partai Golkar dan Gerindra akan segera terealisasi.

"Mau di nomor satu, nomor dua, enggak masalah. Posisi presiden dan wakil presiden hanya instrumen untuk mewujudkan kebaikan bangsa, kebaikan negara," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com