Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Khofifah Siap Jadi Jubir Jokowi

Kompas.com - 03/05/2014, 19:21 WIB
Dian Maharani

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap menjadi juru bicara (jubir) bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Khofifah beralasan, ia sudah mengenal Jokowi karena sering bertemu sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo.

"Setelah deklarasi saya merasa banyak hal yang saya Insya Allah bisa bersinergi," terang Khofifah di kediamannya di Surabaya, Sabtu (3/5/2014).

Khofifah menegaskan, dia tidak melanggar peraturan dalam organisasi NU dengan menjadi jubir Jokowi. Sejauh ini kalangan NU pun tidak mempermasalahkannya, ujar Khofifah.

"Kalau di AD/ART-nya NU, kan ada larangan rangkap jabatan. Tapi ini kan bukan jabatan politik," katanya.

Menurut Khofifah, Jokowi membutuhkan juru bicara untuk menjawab, merespons, dan melakukan konfirmasi suatu hal berkaitan dengan Pilpres 2014 yang tidak bisa disampaikan langsung oleh Jokowi.

Meskipun demikian, Khofifah mengaku belum mendapat tugas secara rinci sebagai jubir. Menurut Khofifah, nantinya akan ada beberapa jubir yang dibagi dalam berbagai bidang.

"Mungkin ada yang bagian politik siapa, bagian sosial kemasyarakatan siapa, bagian ekonomi siapa," terangnya.

Sebelumnya, pernyataan Khofifah menjadi jubir disampaikan langsung oleh Jokowi ketika menyambangi kediaman Khofifah di Surabaya.

Jokowi juga mengaku telah lama berteman dengan mantan calon Gubernur Jawa Timur itu. Menurut Jokowi, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu memiliki rekam jejak yang baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com