ICW Laporkan Ribuan Pegawai Honorer K2 "Siluman" Ke Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan 1.226 daftar pegawai honorer K2 siluman yang lolos dalam rekruitmen CPNS 2013 ke Bareskrim Polri. Daftar tersebut berasal dari enam wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, enam kabupaten itu adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.

“Berdasarkan data yang kami miliki, proses rekruitmen CPNS 2013 untuk jalur honorer K2 sarat kecurangan dan korupsi. Itu terjadi secara masif dan sistematis di seluruh Indonesia,” kata Febri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Febri menjelaskan, dalam proses penerimaan CPNS itu, ICW mengindikasi terjadinya praktik dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi daerah, seperti sekretaris daerah, kepala badan kepegawaian daerah, dan sejumlah kepala unit satuan kerja.

Ia mengatakan, ribuan pegawai siluman ini ditemukan setelah pihaknya membandingkan daftar nama dalam dokumen data base honorer 2005, 2010, 2012 dan 2013. Perbandingan daftar nama tersebut didasarkan pada informasi Terhitung Mulai Tugas (TMT) yang ternyata berbeda.

“Nama honorer siluman ini muncul pada data base honorer K2 yang ditandatangani sekda masing-masing kabupaten kota tahun 2013 yang kemudian diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ujarnya.

Modus yang digunakan, yakni calon pegawai siluman itu mulanya harus mengikuti seluruh tahapan tes terlebih dahulu. Setelah mereka dinyatakan lolos, para pegawai itu harus membayarkan uang sesuai dengan nilai yang disepakati di dalam surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai.

Besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan oleh para calon pegawai itu bervariasi, antara Rp 80 juta hingga Rp 120 juta. Saat ini, para pegawai yang telah dinyatakan lolos tes tersebut tinggal menunggu surat penetapan pengangkatan pegawai dari BKN.

“Sebagian sudah laporan polisi, sebagian kami minta Bareskrim untuk menginstruksikan polda dan polres untuk memantau pemberkasan dan dugaan korupsi dalam rekrutmen CPNS ini,” katanya.

Selain melaporkan ke Bareskrim Polri, Febri mengaku telah menyerahkan ribuan data pegawai honorer siluman itu ke BKN dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Ia berharap kedua pihak tersebut tidak menerima berkas yang telah diserahkan oleh sekda masing-masing kabupaten kota.

“Kami minta nomor induk pegawainya tidak ditetapkan. Kalau seandainya nanti di kemudian hari, misalnya, sekian bulan setelah ini mereka dinyatakan lolos, kami akan gugat BKN dan Kemenpan RB,” ujarnya.