Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Siap Koalisi dengan PKB

Kompas.com - 07/03/2014, 17:38 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto menyambut baik keinginan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berkoalisi dengan PDI-P. Menurut Hasto, PDI-P dan PKB yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kedekatan kultural, sejarah, dan ideologis.

"Secara kultural NU dan PDI yang berasal dari partai nasionalis sama-sama berkeringat untuk mendirikan kemudian mempertahankan republik ini. Sehingga, secara kultural kesejarahan ideologis, memang ada konektivitas antara NU dengan PDI-P," kata Hasto di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Hasto menambahkan, kemungkinan koalisi partainya dengan PKB bisa saja terwujud asalkan memenuhi kriteria. Kriteria itu, kata dia, adalah kesamaan pandangan mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedekatan sejarah, serta persamaan platform politik dan ekonomi.

"Kita siap bekerja sama dengan kekuatan politik lain selama mempercepat implementasi agenda Trisakti," ujar Hasto.

Meski demikian, kata dia, masalah koalisi tidak bisa hanya digulirkan PKB melalui media massa. Koalisi harus ditentukan secara formal-organisasi untuk membicarakan bagaimana jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah bangsa.

Seperti diberitakan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Ja'far PKB berharap bisa mengonkretkan koalisi dengan PDI-P sebelum pileg. Marwan mengaku selama ini PKB memang sudah menjalin komunikasi dengan PDI-P, tetapi masih sebatas pertemuan informal.

Menurut Marwan, sejak dulu PDI-P dan PKB sudah memiliki chemistry yang kuat. Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kata dia, juga memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menjadi Wakil Presiden saat itu. Jika koalisi benar-benar terjalin, Marwan mengatakan, PDI-P dan PKB kemungkinan mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com