Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Enggan Debat dengan Peserta Konvensi Demokrat

Kompas.com - 06/03/2014, 05:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kandidat calon presiden di Pemilu Raya (Pemira) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, enggan berdebat dengan para calon presiden Konvensi Partai Demokrat. Menurut dia, kontes debat seperti itu tidak perlu dilakukan.

"Secara prinsip, bagi kami, berdebat itu tidak sulit. Berdebat itu bukan hal aneh, sudah sering dilakukan sehari-hari. Tapi untuk apa perdebatan seperti itu?" kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2014) sore.

Menurut Hidayat, tidak ada undang-undang ataupun peraturan yang mengatur bahwa tokoh yang hendak maju sebagai capres diharuskan melakukan debat terlebih dulu untuk menguji kualitas dan kapabilitasnya. Karenanya, dia tidak melihat ada keuntungan yang dapat diambil dalam sebuah kontes debat.

"UU tidak ada yang mengharuskan, konvensi juga bukanlah sesuatu yang diharuskan. Kalau itu berupa tawaran, ya boleh sajalah," kata Hidayat. Namun, menurut dia, saat ini partainya ingin fokus pada pemilu legislatif terlebih dahulu.

Hidayat berpendapat, saat ini banyak partai yang terlalu berfokus pada pemilu presiden. Akibatnya, calon anggota legislatif yang mereka usung kurang memiliki kemampuan.

Bahkan, imbuh Hidayat, banyak calon anggota legislatif dari partai lain yang cenderung mendompleng popularitas calon presiden atau orang yang digadang-gadang menjadi calon presiden dari partai masing-masing. "Kami tidak mau seperti itu, jadi kami fokus dulu ke pelaksanaan pemilu legislatif," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak 11 kandidat konvensi untuk berdiskusi membahas rencana debat dengan capres dari partai lain. Usul itu dia sampaikan saat menghadiri debat kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/3/2014).

Selama menyaksikan para kandidat konvensi berdebat, Yudhoyono mengaku mencatat banyak hal penting yang terungkap di dalamnya. Di akhir acara, Yudhoyono mendoakan agar para peserta berhasil mengikuti konvensi ini.

"Untuk kandidat sekarang ini, ke depan, makin menghadapi halangan, rintangan, pergunjingan. Kalau kita tidak ingin diserang, maka be nothing, do nothing, say nothing. Jadi, kalau memang ingin aman, selamat, ya jangan bicara apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan menjadi apa-apa. Karena kita orang berani, hadapi tantangan, kami doakan semuanya sukses," tutur Yudhoyono.

Tanggapan Hidayat atas ajakan debat dengan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat bertolak belakang dengan tanggapan kolega yang juga menjadi kandidat calon presiden dalam Pemilu Raya PKS, Ahmad Heryawan. "Kalau kemudian perdebatan itu diperlukan untuk wacana pengembangan dan pembangunan Indonesia ke depan, saya kira perlu ya," kata Heryawan, Selasa (4/3/2014). Menurut Heryawan, debat kandidat menjelang pemilu adalah tradisi dalam negara demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com