Tifatul Usulkan Bentuk Timwas Penyadapan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengusulkan perlunya pembentukan tim pengawas (timwas) penyadapan untuk menyikapi isu penyadapan yang terjadi belakangan ini. Tim tersebut baru akan dibentuk setelah ada kepastian dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan juga menunggu arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya akan bentuk timwas saja untuk penyadapan,” ujar Tifatul sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Menurut Tifatul, jika terbentuk, timwas penyadapan itu dapat mengawasi seluruh operator telekomunikasi yang ada di Indonesia. Hal ini menyusul adanya dugaan keterlibatan Telkomsel dan Indosat dalam aksi penyadapan yang dilakukan pihak Australia. Terkait dua operator telekomunikasi itu, Tifatul belum akan memanggil kedua perusahaan itu.

“Kan tidak setiap ucapan Snowden terus kita reaktif begitu,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Tifatul menambahkan, selain menunggu kebijakan dari Kementerian Luar Negeri dan instruksi Presiden, pihaknya juga menunggu kepastian soal penyadapan yang didapat dari Snowden sebelum membentuk timwas penyadapan.

Seperti diberitakan, intelijen Australia berkolaborasi dengan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat untuk meningkatkan pantauan ke Asia sejak kasus Bom Bali pada 2002. China dan Indonesia menjadi perhatian khusus.

Di Indonesia, Indosat dan Telkomsel adalah operator telekomunikasi yang diketahui telah menjadi sasaran pemantauan intelijen. Berdasarkan dokumen NSA yang dibocorkan Edward J Snowden pada awal 2013, rekaman pembicaraan melalui operator Indosat merupakan bagian dari pemantauan intelijen Direktorat Sinyal Australia (ASD). Lembaga ini merupakan partner NSA.

Adapun dari operator Telkomsel, intelijen Australia mengantongi 1,8 juta data kunci terenkripsi terkait pelanggan anak perusahaan PT Telkom ini. Baik Telkomsel maupun Indosat sudah membantah keterlibatannya dalam aksi penyadapan ini. Kementerian Pertahanan, Lembaga Sandi Negara, dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga bergerak mendalami kasus ini.